Penulis: Yusran Hakim | Editor: Priyo Suwarno
KREDONEWS.COM, JAKARTA — Dinamika politik di DPR RI semakin memanas, pada hari Rabu, 11 November 2926, sebanyak 11 anggota Fraksi Partai Gerindra tercatat menyampaikan dukungan terhadap pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Hal ini terkait polemik keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Langkah ini menyusul putusan Mahkamah Agung yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Wapres Gibran Rakabuming Raka.
Mekanisme Berbeda
Perlu dipahami bahwa usulan ini bukan langsung proses pemakzulan. Terdapat perbedaan jelas dalam mekanisme konstitusional yang dijalankan:
* Hak Menyatakan Pendapat (HMP): Langkah awal di mana DPR menyampaikan pendapat resmi kepada Presiden. Ini menjadi dasar pertimbangan apakah perlu dilanjutkan ke tahap selanjutnya.
* Pemakzulan: Proses konstitusional penghapusan dari jabatan yang memerlukan persetujuan DPR dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi — tahap ini belum dimulai.
* Hak Angket: Mekanisme penyelidikan fakta yang hingga saat ini belum diajukan secara resmi untuk kasus ini.
Fakta dan Data
Hingga Rabu (11/11/2026), usulan HMP telah menerima dukungan luas dari berbagai fraksi di parlemen:
Minimal 120 anggota DPR dari 8 fraksi telah menandatangani usulan HMP.
Fraksi PKS menjadi yang terbanyak dengan 28 anggota penandatangan.
Dari dalam lingkungan Fraksi Gerindra, 11 anggota menyampaikan dukungan atas HMP, disampaikan perwakilannya Azis Subekti sebagai fraksi terakhir dalam penyampaian pendapat di rapat terkait.
Partai Gerindra memberikan kebebasan kepada para kadernya di DPR untuk menyikapi dan menyampaikan pendapat masing-masing.
Sikap 11 anggota ini dinyatakan sebagai pendapat perorangan, bukan sikap resmi seluruh fraksi maupun keputusan partai.
Langkah Selanjutnya
Usulan HMP dijadwalkan dibahas dalam Rapat Paripurna DPR pada Kamis, 12 November 2026.
Hasil pembahasan akan menentukan apakah pendapat tersebut disetujui untuk kemudian disampaikan secara resmi kepada Presiden Republik Indonesia.
Secara hukum, HMP didasarkan pada Pasal 20A Ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 79 Ayat (4) UU No. 1 Tahun 2012, terkait dugaan pejabat negara tidak lagi memenuhi syarat penyelenggaraan jabatan.
Perlu dicatat bahwa hingga saat ini belum ada keputusan akhir. Semua masih dalam tahap pengajuan dan pembahasan di tingkat parlemen.
Belum ada keputusan paripurna maupun putusan pengadilan yang menyatakan ketidaklayakan jabatan Wakil Presiden secara konstitusional. **
