Penulis: Yusran Hakim | Editor: Priyo Suwarno
KREDONEWS.COM, JAKARTA — Nama lengkapnya adalah Fahd El Fouz, lebih dikenal sebagai Fahd Arafiq atau Fahd A Rafiq adalah residivis koruptor kini berstatus tahanan KPK.
Ia adalah Ketua DPP Partai Golkar yang ditetapkan sebagai salah satu dari delapan tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) .
Pernyataan
Setelah menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa malam, 17 November 2026, Fahd menyampaikan pernyataan publik yang menjadi sorotan luas.
“KPK salah tangkap. Saya kasih Rp70 miliar murni untuk NU, untuk Nahdlatul Ulama.”
Fahd juga mengaku memberikan 3,9 juta dolar AS untuk kepentingan yang sama . Selain itu, ia mengungkapkan bahwa mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto — yang juga menjadi tersangka dalam kasus ini — awalnya meminta Rp100 miliar kepadanya .
“AS itu mintanya Rp100 miliar. Dari 25 Agustus dia telepon saya, saya tolak. 26 (Agustus) saya tolak, dan 27 (Agustus) dia telepon bawa nama petinggi, yang enggak etis saya sebutkan namanya.” Kata pria itu nuerocos.
“Akhirnya, saya meminjamkan uang tersebut. Itu benar-benar meminjamkan dalam arti dana talangan untuk Muktamar NU,” jelas Fahd .
Fahd menegaskan bahwa uang yang diserahkan itu murni untuk kebutuhan organisasi keagamaan, bukan suap. Oleh karena itu, ia merasa keliru ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK .
Bahkan, ia sesumbar jika dia bongkar semua fakta yang terjadi falam kasus ini akan meledak, “Bisa-bisa gedung KPK ini bisa ambyar!”
Ia termasuk orang yang ditangkap dalam rangkaian OTT KPK Jumat, 14 September 2026, di wilayah Jabodetabek. Total tersangka 8 orang (pejabat ATR/BPN, pihak Summarecon, Arif Sugiyanto, dan Fahd El Fouz).
Pernyataan Fahd Uang Rp70 miliar adalah dana talangan untuk Muktamar NU, bukan suap
Tanggapan PBNU
Pernyataan Fahd langsung dibantah tegas oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Wakil Ketua Umum PBNU, H. Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menyatakan :
“Sekali lagi saya tegaskan: tidak ada kaitannya dengan uang hasil korupsi. Jika ada yang mengaku-ngaku mengatasnamakan NU untuk mencari dana apalagi itu hasil korupsi, itu sesungguhnya sama sekali tidak ada urusannya dengan NU.”
PBNU menegaskan bahwa Muktamar ke-35 NU tidak menerima aliran uang sebagaimana yang dimaksud Fahd, dan organisasi tidak bertanggung jawab atas klaim tersebut .
KPK belum menanggapi secara langsung klaim “salah tangkap” dari Fahd El Fouz. Penyidik tetap memproses perkara berdasarkan bukti yang dikumpulkan selama penyidikan.
Fahd berstatus tersangka dan masih menjalani proses hukum yang berjalan di jalur yang berlaku. Klaim yang ia sampaikan menjadi bagian dari keterangan yang akan diperiksa kebenarannya di dalam proses hukum tersebut .
Catatan Penting
* Klaim Fahd bahwa uang Rp70 miliar adalah “dana talangan Muktamar NU” dibantah oleh pihak PBNU
* KPK menetapkan Fahd sebagaieta tersangka berdasarkan dugaan aliran uang dalam rangka pengurusan perizinan HGB, bukan karena pemberian dana ke organisasi masyarakat
* Setiap pihak berhak menyampaikan pembelaan diri, dan kebenaran klaim tersebut akan dibuktikan melalui proses hukum yang sedang berjalan. **






