Penulis: Eko Wienarto | Editor: Priyo Suwarno
KREDONEWS.COM, SUMBA BARAT DAYA– Siswa-siswi Sekolah Dasar Inpres (SDI) Mareda Kalada, di desa Mareda Kalada, kecamatan Wewewa Timur, kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) dan SD Omba Rade, kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak bisa mengikuti proses belajar dengan normal.
Siswa kelas satu sampai lima yang saat ini sedang menghadapi ujian kenaikan kelas harus melakukan ujian sekolah di tempat pinjaman dengan fasiltas yang berbeda dari sekolah.
Kepala Sekolah SD Omba Rade mengaku kecewa dan binggung, karena tidak tahu cara untuk mengatasi hal ini.
Selain dua SD itu, ada tujuh SD lain di Kabupaten Sumba Barat Daya dan satu SD di Kabupaten Sumba Barat juga ditutup pekerja karena persoalan yang sama, yaitu para pekerja bangunan belum dibayar oleh kontraktor sampai saat ini.
Papan proyek rehabilitasi dan renovasi sarana dan prasarana SD Inpres di wilayah Sumba Barat Daya dan Sumba Barat, NTT, senilai Rp 51 miliar lebih mengalami persoalan. Ditutup oleh pekerja dan pemasok material proyek yang belum dibayar oleh PT Bumi Aceh Citra Persada. Foto: Kredonews.com/ Eko Wienarto
Sekolah mereka ditutup oleh pekerja proyek yang belum menerima uang pembayaran pembangunan sekolah itu dari kontraktor utama PT Bumi Aceh Citra Persada (BACP), Aceh.
“Penutupan sekolah oleh pekerja itu merupakan upaya terakhir mereka, agar mendapat perhatian dari kontraktor agar segera membayarkan semua tanggungannya yang telah tertunda selama enam bulan,” kata Alfonso yang dibenarkan oleh Wanto, dua pekerja bangunan sekolah itu kepada KREDONEWS.COM.
Keterangan ini dibenarkan pula oleh Markus Kepala Tukang dalam Pembangunan SD di SBD dan Anis Kepala Tukang di SDN Puu Magho, Kabupaten Sumba Barat serta beberapa pekerja lain, di Weetabula, Selasa 6 Mei 2025.
Mereka menegaskan apabila dalam tempo dua minggu setelah penutupan ini, ternyata PT BACP belum merespon tuntutan pekerja dan supplier material, maka pekerja akan membongkar semua bangunan sesuai sisa uang yang belum dibayar, lanjut Wanto.
Pekerja bangunan yang mengerjakan renovasi dan rehabilitasi SDN di wilayah Sumba Barat dan Sumba Barat Daya melakukan penutupan gedung sekolah, akibat PT Bumi Aceh Citra Persada belum membayar upah pekerja dan toko pemasok material. Foto: Kredonews.com/ Eko Wienarto
Paket Sekolah NTT 6
Proyek rehabilitasi dan renovasi prasarana sekolah NTT 6 adalah proyek APBN tahun 2023/2024 sebesar Rp 51 miliar lebih, untuk meningkatkan kualitas tiga belas SD di Kabupaten SBD dan dua di kabupaten Sumba Barat yang dikerjakan PT BACP.
Perusahaan pmemegang kontrak kontrak pembangunan dan rehabilitasi gedung SDN ini beralamat di Jl. Teuku Iskandar, No.15, Kecamatan Ulee Kareng, kota Banda Aceh. Perusahaan itu menerima kontrak pekerjaan: No Kontrak HK0203/ SPK/ PPK.PS/ 9277/ 2023, tanggal 11 Oktober 2023 dengan masa pengerjaan selama 270 hari dari Kementerian PUPR.
“Kita sudah menyelesaikan pekerjaan ini sejak 30 September 2024 dan sampai sekarang upah kerja kami dan pembelian material belum dibayar oleh PT BACP,” kata Wanto.
Bukan hanya pekerja bangunan saja yang belum mendapatkan bayaran, tetapi sejumlah supplier material seperti Frans, pemilik toko Merah Delima, di Redha Gollu, Ama Mude yang juga belum menerima pembayaran meskipun barangnya sudah dikirim dan terpakai dalam pembangunan gedung itu.
Acara personal hand over (PHO) SDN Mareda Kalada, kecamatan Wewewa Timur, kabupaten SBD. Foto: Kredonews.com/ Eko Wirnarto
Menurut Alfons dan Wanto, PT BACP sejak awal November 2024 hanya menjanjikan pembayaran tanpa pernah menepati janjinya.
I Nengah Suandra, Direktur Cabang PT BACP NTT, belum bisa memberikan jawaban atas semua hal ini. Telepon selulernya 081246390xxx dan dua lainnya tidak bisa dihubungi untuk konfirmasi.
Paket Sekolah NTT 6 di kabupaten SBD dan Sumba Barat ini ini sudah di PHO (Personal Hand Over) sejak 30 September 2024, namun hingga selesai masa pemeliharaan selama enam bulan belum ada penyerahan asset (FHO – Final hand Over) kepada dua kabupaten ini.
Sumber di Pemkab SBD yang tidak mau disebut namanya mengakui memang belum ada proses serah terima asset dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) kepada dua pemda setempat. **
