Penulis: Jayadi | Editor: Aditya Prayoga
KREDONEWS.COM, JAKARTA- Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional sebagai langkah konkret untuk mendukung penghapusan sistem outsourcing atau alih daya.
Pengumuman ini disampaikan saat peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5). “Sebagai hadiah untuk kaum buruh hari ini, saya akan segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional,” ujar Prabowo di hadapan ribuan buruh.
Ia menjelaskan, dewan tersebut akan melibatkan tokoh-tokoh buruh dari berbagai daerah dan berperan memberikan masukan kepada Presiden dalam menyusun perbaikan regulasi yang dinilai belum berpihak pada pekerja.
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan dukungan terhadap penghapusan sistem outsourcing yang selama ini dikritik kalangan buruh. Namun, ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dengan kepentingan investasi.
“Kita ingin hapus outsourcing. Tapi saudara, kita juga harus realistis, harus menjaga kepentingan para investor juga. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja,” ujarnya.
Sebagai bagian dari upaya perlindungan buruh, Prabowo juga mengumumkan pembentukan Satuan Tugas PHK guna mengantisipasi pemutusan hubungan kerja sepihak. Selain itu, ia mendorong percepatan pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga serta RUU untuk pekerja laut dan sektor perikanan.
“Kalau perlu, negara akan turun tangan,” tegasnya, merespons isu ketidakadilan yang dialami buruh.
Pidato Presiden disambut antusias para pimpinan serikat buruh, termasuk Said Iqbal dan Jumhur Hidayat, yang turut hadir dalam peringatan May Day tersebut.***
