Penulis: Gandung Kardiyono | Editor: Priyo Suwarno
KREDONEWS.COM – KOTA MOJOKERTO, – Pemerintah Kota Mojokerto terus mengembangkan sistem digital dalam cara mereka mengatur pemerintahan.
Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dalam administrasi pemerintah.
Ini disampaikan oleh Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, saat membuka acara Evaluasi dan Sosialisasi Pemanfaatan TTE yang diadakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto pada hari Senin (29/9) di Ruang Pertemuan Bapperida Kota Mojokerto.
Wali Kota menjelaskan bahwa TTE membuat proses administrasi lebih cepat dan meningkatkan tanggung jawab kerja para pegawai.
Dia memberi contoh bahwa setiap hari seorang kepala daerah harus menandatangani banyak dokumen.
“Jika tanda tangan manual, itu bisa memakan waktu berjam-jam dan sangat melelahkan. Tapi dengan TTE, bahkan saat saya sedang berada di luar, saya bisa menandatangani banyak dokumen hanya dengan gadget saya. Semua bisa selesai lebih cepat dan lebih efisien,” tuturnya.
Selain menghemat waktu, TTE juga mengurangi penggunaan kertas dan alat tulis kantor.
Ia menegaskan bahwa arsip elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan arsip fisik, dan dalam pengelolaan dokumen menjadi lebih mudah serta ruang kerja jadi lebih teratur.
“Yang paling penting adalah menjaga keamanan agar tidak disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Karena jika sampai bocor, pasti ada konsekuensi hukum,” jelasnya.
Karena itu, ia meminta kepada ASN agar memahami cara menggunakan TTE dengan baik, termasuk cara mengamankan data dan identitas digital.
Hingga saat ini, sudah ada 756 pengguna TTE yang terdaftar di Pemkot Mojokerto dengan total 777 dokumen elektronik yang telah diterbitkan.
“Sebaiknya semua ASN sudah memakai ini. Bagi yang usianya di bawah 50 tahun, harus cepat beradaptasi dan bersedia belajar. Jangan merasa berat, karena ada tim teknis yang siap membantu. Ini sudah jadi kewajiban di zaman sekarang,” tambahnya.
Dalam kesempatan ini, ia kembali menekankan bahwa masyarakat sekarang menginginkan pelayanan yang cepat, mudah, dan berbasis teknologi.
Jika birokrasi masih menggunakan cara lama, keluhan masyarakat pasti akan semakin banyak.
Setiap tahun, Kementerian PAN-RB mengevaluasi kinerja pemerintah daerah, dan penggunaan TTE dianggap berkontribusi langsung dalam meningkatkan akuntabilitas.
“Transformasi digital, termasuk TTE, memiliki arah yang jelas: membuat pelayanan publik lebih efektif, efisien, dan dapat diandalkan,” tuturnya.
Ia berharap semakin banyak ASN yang memahami dan memanfaatkan TTE dalam pekerjaan sehari-hari.
Dengan demikian, Pemkot Mojokerto tidak hanya menjadi lebih modern dan efisien, tetapi juga lebih siap menghadapi tantangan birokrasi yang terus berubah.**
