Penulis: Mulawarman | Editor: Yobie Hadiwijaya
KREDONEWS.COM, JAKARTA-Kasus pembobolan atau serangan siber kembali mencuat. Gak main-main, serangan ini menargetkan sistem teknologi perbankan dan menyebabkan kerugian hingga Rp800 miliar di 8 bank berbeda.
Kasus ini pertama kali tercium ketika munculnya gangguan pada sistem Bank Jakarta (Bank DKI) beberapa bulan lalu. Melansir dari Tempo, Rabu, (10/12), peretasan ini terjadi beberapa kali dan terakhir terjadi pada 29 Maret 2025.
Dari hasil terbaru penyidikan Bareskrim Polri, peretasan yang menimpa Bank Jakarta terjadi kurang lebih selama setahun terakhir, yaitu semenjak 2024 hingga Maret 2025.
Diketahui, transaksi tak normal tersebut dilakukan sebanyak 807 kali dengan total nilai pembobolan mencapai Rp227,1 miliar. Akan tetapi, jumlah ini berbeda-beda dengan yang tercatat dari core banking Bank Jakarta.
Penyidikan yang lain menyebut bahwa peretasan ini tidak hanya terjadi di satu bank saja melainkan beberapa bank, dimana delapan bank menjadi korban dari modus peretasan yang diduga dilakukan melalui sistem BI-Fast.
Alfons Tanujaya selaku pengamat siber dari Vaksincom menyampaikan pandangannya terkait dugaan tersebut. Menurutnya, hal ini bisa saja terjadi bukan pada BI-Fast namun pada sistem lain yang digunakan oleh bank-bank tersebut.
“Logikanya begini, kalau ada celah di BI-fast, ini tidak terjadi di bank tertentu saja tapi harus terjadi di semua bank, bank BUMN, bahkan swasta besar dan kecil. Intinya seluruh bank akan terjadi masalah ini,” katanya kepada Uzone, Rabu, (11/12).
Ia melanjutkan, “Tetapi kenyataannya, ini terjadi hanya di bank-bank yang umumnya Bank BPD (Bank Pembangunan Daerah).”
Penyelidik perlu diminta melihat benang merah antara bank-bank yang menjadi korban. Bisa jadi, masalah peretasan ini bukan berasal dari sistem BI-Fast melainkan dari sistem lain yang digunakan oleh bank-bank tersebut.
“Perlu dicari benang merahnya antar bank-bank yang menjadi korban itu apa persamaannya, apakah sistemnya yang sama, vendor yang sama atau apa itu. itu yg perlu menjadi perhatian,” tegasnya.
Selain itu, Alfons menyebut bahwa para pelaku bisa jadi merupakan seseorang yang memahami sistem dari masing-masing bank. Pasalnya, mereka berhasil mengelabui sistem dan mengambil dana secara otomatis tanpa terdeteksi.
“Ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang sangat mengerti kerjanya dan ini sangat sulit untuk dideteksi. Yang mengerti ini siapa? Orang yang sangat mengerti apakah itu vendor, apakah itu ada keterlibatan orang dalam,” tambahnya.
Dengan data yang dimiliki oleh kepolisian, Alfons percaya bahwa pihak berwajib bisa mengungkapkan kasus yang menyebabkan kerugian hingga Rp800 miliar tersebut.
Kasus peretasan ini menyebabkan kerugian dengan nilai yang cukup besar dan terjadi dalam rentang waktu yang nggak sebentar. Hal ini menjadi tentu harus menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk Bank Indonesia, PPATK hingga keterlibatan pihak lainnya untuk melacak penerima uang hingga mata uang kripto yang mungkin digunakan untuk mengalihkan dana tersebut.
“Walaupun ini bukan kesalahan BI-Fast secara umum, Bank Indonesia tetap perlu melihat akar masalahnya. Setelah itu, harus ada tindak lanjut yang jelas ke pihak berwenang, termasuk kepolisian,” ujarnya.***
