Penulis: Sanny | Editor: Priyo
GRESIK, KREDONEWS.COM – Gedung pengelolaan Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Kecamatan Sidayu senilai Rp 2,3 miliar, mangkrak karena tidak pernah difungsikan sejak diresmikan 6 Maret 2024.
Mangkraknya gedung yang dibangun Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) itu, diduga tidak dikelola maksimal.
UPI Sidayu awalnya digagas sebagai fasilitas hilirisasi sektor perikanan, untuk meningkatkan nilai jual hasil olahan ikan bandeng sebagai komoditas unggulan masyarakat pesisir.
Pantauan di lapangan, sejak beberapa bulan terakhir UPI tidak tampak aktivitas produksi maupun kegiatan lainnya. Suasana sepi. Bahkan di malam hari hanya terlihat lampu penerangan yang tetap menyala.
Sejumlah anggota DPRD Gresik menilai, pengelolaan UPI harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan.
“Pemerintah daerah harus berpikir secara holistik dan sustainable dalam perencanaan. Jangan hanya satu atau dua tahun, tapi harus dikembangkan dalam jangka panjang,” ujar Syaikhu Busyiri, Anggota Komisi I DPRD Gresik.
Politisi PKB itu juga menekankan pentingnya membedakan pendekatan antara organisasi perangkat daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda.
“BUMD itu bisnis, harus punya business plan yang jelas. Tidak bisa diperlakukan seperti OPD. Sikap pemerintah terhadap keduanya tidak boleh disamakan,” tandasnya.
Wakil Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim, berharap, Pemkab Gresik segera melakukan evaluasi terhadap pengelolaan UPI dan menyusun langkah strategis agar fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Sehingga kepentingan masyarakat pesisir terakomodir,” imbuh Nurhamim.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perikanan Gresik, Eko Anandito Putro, menyampaikan pihaknya tengah bersiap untuk mempercepat pengoperasian kembali UPI Sidayu.
“Kami sedang koordinasikan dengan semua piha, termasuk Gresik Property (Anak perusahaan BUMD Gresik Migas) dengan harapannya pengoperasian kembali UPI ini bisa segera dilakukan,” terangnya.
Eko mengakui, selama ini sempat terjadi miskomunikasi yang berimbas pada hambatan pemasaran hasil olahan. Hal ini, kata dia, menjadi evaluasi bersama agar ke depan tidak terulang.
“Kemarin memang ada sedikit miss, terutama di sisi pemasaran. Tapi dalam waktu dekat ini, minggu ini kita sudah jadwalkan pertemuan dan koordinasi ulang bersama seluruh pihak terkait,” imbuhnya.
