Penulis: Yusran Hakim | Editor: Priyo Suwarno
KREDONEWS.COM, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengumumkan kebijakan besar di sektor perdagangan dan pengelolaan sumber daya alam.
Dalam pidato kenegaraan pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional di Gedung MPR/DPR RI, Rabu, 20 Mei 2026.
Presiden menegaskan akan segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) baru yang mengatur seluruh mekanisme ekspor komoditas strategis Indonesia.
Kebijakan ini mewajibkan seluruh hasil produksi dan ekspor komoditas utama, yaitu minyak kelapa sawit, batubara, nikel, serta berbagai hasil tambang dan sumber daya alam lainnya, harus dilakukan melalui jalur Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Langkah ini ditempuh guna memastikan kedaulatan ekonomi dan keadilan harga bagi negara dan rakyat.
Pokok Pokok Aturan Baru
Dalam pidatonya yang disampaikan di hadapan pimpinan lembaga negara, anggota MPR, DPR, DPD, dan undangan lainnya, Prabowo menjabarkan inti aturan baru tersebut sebagai berikut:
1. Wajib Melalui BUMN
“Mulai berlaku setelah Perpres ini ditandatangani dan diundangkan, tidak ada lagi ekspor langsung oleh perusahaan swasta maupun perorangan untuk komoditas sawit, batu bara, nikel, dan barang tambang strategis lainnya. Semuanya harus dibeli dan dikelola oleh BUMN yang ditunjuk pemerintah, baru kemudian diekspor ke luar negeri atas nama negara,” tegas Prabowo.
Presiden menekankan, peran BUMN di sini adalah sebagai tunggal pengelola dan penyalur resmi, agar rantai pasok terkontrol sepenuhnya oleh pemerintah.
2. Pemerintah Tetapkan Harga Resmi
Hal paling krusial dalam aturan ini adalah penetapan harga. Prabowo menegaskan, harga jual di dalam negeri maupun harga ekspor tidak lagi ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme pasar atau kehendak perusahaan, melainkan ditetapkan secara resmi oleh pemerintah.
“Kita sering rugi karena harga ditentukan pembeli luar negeri atau dimainkan segelintir pihak. Mulai sekarang, kita yang pegang kendali harga. Ada harga patokan resmi yang ditetapkan negara. Negara yang membeli dari produsen dengan harga wajar, lalu negara yang menjual ke luar negeri dengan harga yang menguntungkan bangsa ini,” ujarnya disambut tepuk tangan hadirin.
3. Tujuan: Kedaulatan Ekonomi & Manfaat Maksimal
Kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis agar kekayaan alam Indonesia benar-benar menjadi sumber kemakmuran rakyat. Prabowo mengkritik praktik masa lalu di mana kekayaan alam Indonesia melimpah, namun keuntungan besarnya lebih banyak dinikmati pihak lain.
“Indonesia kaya raya, tapi kenapa kita masih berjuang? Karena selama ini kita hanya penyuplai bahan mentah, dan harganya diatur orang lain. Lewat Perpres ini, kita ubah sistemnya. Kita pegang kendali. Hasil bumi dan isi perut bumi kita harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia,” tambahnya.
Target Pengesahan dan Pelaksanaan
Presiden Prabowo menyatakan, draf Peraturan Presiden tersebut sudah dalam tahap akhir penyusunan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi serta Kementerian Perdagangan.
Dokumen tersebut rencananya akan segera ditandatangani dan diundangkan paling lambat pada pertengahan Juni 2026, agar bisa langsung diterapkan secara bertahap di seluruh wilayah Indonesia.
Langkah ini dinilai sebagai terobosan besar dalam kebijakan hilirisasi dan pengelolaan sumber daya alam, melanjutkan kebijakan larangan ekspor bahan mentah yang telah diterapkan sebelumnya, namun kini diperkuat dengan kendali penuh negara melalui BUMN dan penetapan harga.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada rincian teknis lengkap mengenai mekanisme pembelian dari produsen dan daftar rinci komoditas lain yang masuk dalam daftar wajib lewat BUMN, yang akan diatur lebih lanjut dalam peraturan turunan.**
