Penulis: Gandung Kardiyono | Editor: Priyo Suwarno
KREDONEWS.COM, MOJOKERTO- Ratusan kepala desa dan perangkat desa dari aliansi Pamong Mojopahit menggelar unjuk rasa di depan Kantor Pemkab Mojokerto pada 24 Desember 2025 untuk memprotes pemangkasan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2026.
Penurunan ADD disebabkan oleh pemangkasan dana transfer pusat ke Pemkab Mojokerto sebesar Rp 316-341,9 miliar, termasuk DAU Rp 176,3 miliar, DBH Rp 85 miliar, dan DAK nonfisik Rp 10,2 miliar. Hal ini membuat APBD 2026 turun Rp 316,4 miliar secara keseluruhan, memaksa realokasi anggaran termasuk ADD.
Koordinator aksi demo Pamong Mojopahit di depan Kantor Pemkab Mojokerto, Sunardi Kades Temon, Kecamatan Trowulan. Ia memimpin orasi dari atas mobil komando dan mengimbau massa untuk tetap tenang saat situasi memanas.
Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra (Gus Barra), tidak hadir secara langsung dalam aksi demo Pamong Mojopahit pada 24 Desember 2025 di depan Kantor Pemkab.
Massa sengaja bertahan hingga sore hari menanti kehadiran bupati untuk audiensi langsung terkait pemangkasan ADD 2026. Koordinator Sunardi menyatakan bahwa dialog dengan bupati menjadi syarat utama untuk meredakan aksi.
Audiensi sebelumnya hanya dengan Sekda Teguh Gunarko yang berakhir buntu dan walk out, sehingga pendemo menolak bubar tanpa pertemuan bupati. Hingga berita terakhir, bupati belum tercatat menemui massa di lokasi.
Aksi dimulai pagi hari dengan massa mengepung kantor sambil menggelar orasi dan membentangkan spanduk tuntutan seperti “Kembalikan ADD seperti semula” dan “Jangan Potong Gaji Kami”. Pemangkasan ADD dinilai menyebabkan penurunan drastis pendapatan tetap (siltap) kepala desa dan perangkat desa, mengancam operasional pemerintahan desa.
Pendemo menuntut pengembalian ADD ke level sebelumnya serta penerbitan Peraturan Bupati (Perbup) tentang siltap. Mereka mengancam boikot program Pemkab Mojokerto, termasuk pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), jika tuntutan tak dikabulkan.
Audiensi awal dengan Sekda tak membuahkan hasil, sehingga massa menunggu Bupati Muhammad Al Barra (Gus Barra). Situasi memanas saat polisi menolak permintaan masuk ke pendopo untuk berteduh, memicu saling dorong dan seorang polisi ditarik masuk gerbang.
Kericuhan diredam oleh koordinator aksi yang mengimbau ketenangan, dengan pengawalan polisi. Hingga siang, pendemo bertahan menanti respons bupati terkait kebijakan ADD.
Kepala desa dan perangkat desa dari aliansi Pamong Mojopahit menuntut pengembalian Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2026 ke besaran semula yang tidak dipangkas.
Mereka juga mendesak Pemerintah Kabupaten Mojokerto segera menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur pendapatan tetap (siltap) bagi kepala desa dan perangkat desa. Spanduk demo mencantumkan pesan seperti “Kembalikan ADD seperti semula” dan “Jangan Potong Gaji Kami”.
Pemangkasan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2026 di Pemkab Mojokerto memicu protes karena dianggap menurunkan drastis pendapatan tetap (siltap) kepala desa dan perangkat desa.
Pendemo mengancam boikot seluruh program Pemkab Mojokerto, termasuk pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), jika tuntutan tidak dipenuhi. Audiensi awal dengan Sekda tidak membuahkan hasil, sehingga mereka menunggu pertemuan langsung dengan Bupati Muhammad Al Barra.
Ketika terjadi saling dorong dengan polisi, Sunardi berhasil meredam emosi massa dengan meminta mereka menahan diri dan menghindari tindakan anarkis. Pengawalan polisi kemudian diperketat setelah intervensinya.
Pemkab Mojokerto memangkas anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk tahun 2026 sebesar Rp30 miliar akibat penurunan transfer ke daerah (TKD) dari pusat. Pemangkasan ini bagian dari pengurangan TKD total Rp341,9 miliar dibandingkan 2025, termasuk Dana Desa (DD) Rp42,9 miliar. **
