Penulis: Yusran Hakim | Editor: Priyo Suwarno
KREDONEWS.COM, JAKARTA — Sebuah tonggak sejarah hukum di Indonesia baru saja terukir. Pada Kamis, 19 November 2026, Dewan Perwakilan Rakyat RI secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang.
Regulasi ini memungkinkan negara mengambil alih harta kekayaan yang diduga kuat berasal dari tindak pidana — bahkan tanpa harus menunggu pelaku divonis bersalah oleh pengadilan pidana.
Langkah ini sekaligus menutup perjalanan panjang gagasan yang telah bergulir selama lebih dari satu dekade.
Perampasan Tanpa Vonis Pidana
Inti dari undang-undang ini terletak pada penerapan prinsip non-conviction-based asset forfeiture — perampasan aset yang dapat dilakukan secara terpisah dari perkara pidana terhadap pelakunya.
Negara dapat mengajukan gugatan langsung terhadap aset tersebut jika pemiliknya meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau memiliki harta kekayaan yang tidak wajar dan tidak dapat dijelaskan asal-usulnya.
Tujuannya jelas: mencegah pelaku kejahatan mengalihkan, menyembunyikan, atau menghilangkan aset hasil kejahatan selama proses hukum yang seringkali memakan waktu bertahun-tahun.
Dengan cara ini, pemulihan kerugian negara dapat berjalan jauh lebih cepat dan efektif. Pengesahan undang-undang ini juga sekaligus memenuhi mandat Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (UNCAC) yang meletakkan pemulihan aset sebagai salah satu elemen kunci dalam pemberantasan korupsi secara global.
Cakupannya pun luas. Tidak hanya korupsi, undang-undang ini juga berlaku untuk tindak pidana narkotika, pendanaan terorisme, penyelundupan senjata, perdagangan orang, hingga penipuan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas di tengah masyarakat.
Gagasan ini pertama kali digagas oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sejak tahun 2008, lalu diajukan ke DPR pada tahun 2010.
Namun perjalanannya tidak mulus — tertunda lebih dari satu dekade akibat perbedaan pandangan mendasar mengenai mekanisme hukum dan perlindungan hak-hak warga negara. Baru pada September 2025 pembahasan kembali berjalan intensif.
Selama lebih dari setahun, Komisi III DPR RI menggelar puluhan rapat dengar pendapat bersama pakar hukum, elemen masyarakat, dan pemerintah untuk menyepakati sepuluh pokok pengaturan.
Puncaknya, setelah disepakati dalam rapat kerja tingkat pertama pada 18 November 2026, Ketua DPR RI Puan Maharani resmi mengetuk palu pengesahan keesokan harinya.
Kekhawatiran
Undang-undang ini melahirkan dua harapan sekaligus kekhawatiran yang sama-sama mendesak untuk diperhatikan.
Di satu sisi, pemerintah dan pendukungnya menegaskan manfaat strategisnya. Aset yang dirampas akan dikelola oleh badan khusus di bawah Presiden, disimpan, dipelihara, dan dilelang melalui sistem informasi yang terintegrasi, sekaligus diawasi oleh lembaga independen.
Diperkirakan miliaran rupiah kerugian negara yang selama ini sulit dipulihkan karena pelaku buron atau meninggal dunia, kini memiliki jalur hukum yang jelas untuk dikembalikan kepada rakyat.
Namun di sisi lain, sejumlah kelompok masyarakat sipil dan pemerhati hukum menyampaikan peringatan penting. Mekanisme yang memungkinkan perampasan tanpa putusan pidana inilah yang menjadi titik rawan.
Tanpa pengawasan yang ketat dan mekanisme perlindungan yang memadai, ada risiko wewenang ini justru disalahgunakan — mulai dari kriminalisasi terhadap warga biasa, hingga perampasan aset yang sebenarnya diperoleh secara sah namun tidak memiliki bukti dokumen yang lengkap.
“Ini pisau bermata dua. Sangat efektif untuk menyelamatkan uang negara, tetapi bisa juga berbalik melawan warga negara jika pengawasan tidak berjalan kuat di saat yang bersamaan,” demikian inti kekhawatiran yang disampaikan oleh para pengamat hukum.
Lahirnya UU Perampasan Aset adalah lompatan besar dalam sistem hukum Indonesia.
Kini kerangka aturannya sudah ada — yang terpenting selanjutnya adalah bagaimana undang-undang ini dijalankan di lapangan: Apakah tetap berada dalam koridor keadilan, atau justru melahirkan masalah baru yang tak kalah besarnya.
Masyarakat berharap, pengawasan independen dan akses pembelaan diri tetap terbuka lebar, sehingga keadilan tidak hanya dirasakan oleh negara, tetapi juga terjamin bagi setiap warga negara.**






