Penulis: Yusran Hakim | Editor: Priyo Suwarno
KREDONEWS.COM, JAKARTA– Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara tegas menolak usulan penempatan Polri di bawah kementerian. Ia mempertahankan posisi Polri harus tetap langsung di bawah presiden untuk menjaga independensi dan pelayanan masyarakat.
Pernyataan ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Senayan, Jakarta, pada Senin, 26 Januari 2026.
Ia menyatakan menerima tawaran melalui WA untuk menjadi Menteri Kepolisian, jika wacana itu terealisasi, tapi memilih mundur menjadi petani daripada menerima jabatan tersebut. “Saya lebih baik jadi petani saja!”
Listyo menekankan bahwa penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi melemahkan institusi dan negara, serta memerintahkan jajaran Polri berjuang habis-habisan mempertahankan status quo.
Ia lebih memilih Kapolri dicopot daripada Polri kehilangan marwahnya sebagai lembaga eksekutif non-ministerial.
Rapat dengar pendapat ini melibatkan Kapolri dan Kapolda seluruh Indonesia, membahas isu reformasi kelembagaan Polri di tengah wacana perubahan struktur pemerintahan.
Respons ini konsisten dengan komitmennya menjaga Polri tetap independen.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan beberapa pernyataan tegas dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI pada Senin, 26 Januari 2026.
Berikut kutipan-kutipan utama dari ucapannya: “Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus, karena bagi kami posisi institusi Polri seperti saat ini adalah posisi yang saat ideal. Kita bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat.” Kata Sigit.
“Dalam hal ini saya tegaskan di hadapan Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian dan seluruh jajaran, bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang menjadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja.” Tegas Listyo Sigit.
“Oleh karena itu, saya anggap meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara dan melemahkan presiden. Oleh karena itu, apabila ada pilihan apakah polisi tetap di bawah presiden atau polisi tetap di bawah presiden namun ada menteri kepolisian, Kapolri tetap memimpin, saya memilih Kapolri saja yang dicopot.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada DPR RI yang menegaskan bahwa Polri adalah alat negara di bawah kepemimpinan Presiden dan bukan bawah kementerian. Posisi jelas dan tegas, dan seluruh jajaran Polri sepakat mengenai hal ini.” Tutunya. **
