Penulis: Arief Hendro Soesatyo | Editor: Priyo Suwarno
KREDONEWS.COM, JOMBANG- Program Sosialisasi Penegakan Konflik Sosial Tahun 2025 adalah inisiatif strategis yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Jombang untuk memperkokoh fondasi stabilitas, ketertiban, dan keamanan di seluruh wilayah kabupaten.
Narasumber dalam acara Sosialisasi Penegakan Konflik Sosial Tahun 2025 di Kabupaten Jombang adalah Muhammad Farid. Acara ini juga dihadiri Budi Winarno, S.T., M.Si., Kepala Bakesbangpol Kabupaten Jombang, serta Bapak Hadi Atmaji, S.Ag., Ketua DPRD Kabupaten Jombang.
Lebih dari sekadar program sosialisasi biasa, kegiatan ini berperan sebagai instrumen edukasi dan koordinasi guna menumbuhkan pemahaman komprehensif serta kesadaran kolektif di antara seluruh pemangku kepentingan.
Dengan memperluas wawasan para stakeholder, diharapkan mereka tidak hanya memahami prosedur teknis, tetapi juga nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dalam proses pencegahan dan penyelesaian konflik sosial.
Kegiatan ini memfokuskan pada penguatan dua aspek vital: sistem deteksi dini (early warning system) yang mampu mengenali tanda-tanda potensi gesekan sosial secara proaktif, serta mekanisme respons cepat (quick response) yang terkoordinasi untuk menangani permasalahan sebelum berkembang menjadi konflik serius.
Pendekatan ini menandai pergeseran paradigma dari penanganan insiden ke mitigasi risiko melalui kerjasama multisektoral.
Pemkab Jombang secara serius membangun sinergi yang erat antara aparat pemerintah—termasuk Bakesbangpol, TNI, dan Polri—dengan elemen masyarakat yang beragam, seperti tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan organisasi kemasyarakatan.
Keterlibatan berbagai pihak ini memastikan bahwa pendekatan penegakan aturan dalam menangani konflik sosial tidak hanya bersifat represif, tetapi juga inklusif dan mencerminkan nilai lokal serta kultural.
Sosialisasi ini juga mencakup aktivitas pemetaan potensi risiko konflik sebagai bagian dari strategi komprehensif serta penguatan prosedur penanganan yang mengedepankan prinsip keadilan sosial.
Komunikasi lintas sektoral yang intensif menjadi kunci untuk membangun jaringan kolaborasi yang efektif sehingga seluruh elemen masyarakat dapat berperan aktif dalam pengelolaan perbedaan. Dengan demikian, tercipta sebuah budaya dialog dan penyelesaian sengketa secara damai.
Melalui program ini, diharapkan kondusifitas di Kabupaten Jombang sepanjang tahun 2025 dapat terjaga secara berkelanjutan dengan stabilitas dan keamanan yang kokoh.
Hal ini menegaskan bahwa tanggung jawab menjaga keamanan bukan semata tugas aparat, melainkan hasil dari upaya kolektif dan sinergi aktif seluruh pemangku kepentingan.
Komitmen bersama yang dilandasi transparansi, keadilan, dan dialog proaktif mutlak dipertahankan untuk mencegah eskalasi konflik sehingga tercipta wilayah yang aman, tertib, dan harmonis bagi seluruh masyarakat.
Mereka merupakan tokoh utama yang menjadi pembicara dan pengisi materi dalam kegiatan tersebut untuk memperkuat pemahaman dan sinergi penanganan konflik sosial di wilayah setempat.
-
9 Oktober 2025 di Kantor Kecamatan Diwek
-
30 Oktober 2025 di Kantor Kecamatan Kesamben
-
5 November 2025 di Kantor Kecamatan Sumobito
-
6 November 2025 di Kantor Kecamatan Perak
-
Selain itu, ada pelaksanaan di Kantor Kecamatan Megaluh
Setiap lokasi menjadi tempat sosialisasi untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat demi terciptanya kondusifitas sosial yang aman dan damai di wilayah Kabupaten Jombang sepanjang tahun 2025.
Untuk narasumber, yang tampil antara lain Kepala Bakesbangpol Budi Winarno, Ketua DPRD Hadi Atmaji, serta praktisi dan akademisi seperti Dr. Muhammad Farid, yang menjadi pembicara dalam rangka mendukung pemahaman dan pelaksanaan penanganan konflik sosial secara efektif. **
