Menu

Mode Gelap
Wamentan Sudaryono: 2,3 Juta Hewan Kurban Dipotong, Stok Aman & Bebas Penyakit Idul Adha Dorong Lonjakan Harga Pangan Nasional Sertipikat Jombang Menuju Kabupaten Bersih, Masuk 16 Terbaik Nasional IPP Mencapai 4,69, Jombang Raih Predikat Terbaik Jawa Timur dan Peringkat III Nasional Bongkar dan Bersihkan Ratoon, Areal Tebu 10.787 Ha Jombang Menuju Swasembada Gula 2028 Lewat Agrosolution 2025, Petrokimia Gresik Bersama 61.112 Petani Siap Wujudkan Swasembada Pangan

Nasional

Gaya Komunikasi Politik Menkeu Purbaya Disorot DPR RI

badge-check


					Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (Foto.instagram@purbayayudhi_official) Perbesar

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (Foto.instagram@purbayayudhi_official)

Penulis: Gandung Kardiyono | Editor: Priyo Suwarno

KREDONEWS.COM, JAKARTA – Gaya komunikasi politik Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menarik perhatian Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun.

Ia mengatakan bahwa mendukung kebijakan keuangan yang diambil Purbaya, tetapi mengingatkan agar Purbaya memperbaiki cara komunikasinya.

“Pak Purbaya sebaiknya tidak terlalu sering memberi komentar tentang kebijakan kementerian lain, lebih baik fokus pada rencana besar ekonomi yang ingin dia buat untuk mendukung visi Presiden,” kata Misbakhun yang ditulis di laman DPR, Selasa (14/10/2025)

Salah satu hal yang menjadi perhatian Misbakhun adalah ketika Purbaya memberikan komentar tentang pemotongan anggaran untuk Makan Bergizi Gratis yang tidak digunakan.

Misbakhun menjelaskan bahwa masalah alokasi anggaran ini memiliki sisi politik sendiri, jadi anggaran yang tidak terpakai tidak bisa serta-merta dipindahkan tanpa dibahas dengan DPR.

“Ini seperti saat kami melihat Pak Purbaya tiba-tiba menaikkan angka defisit dari 2,48 ke 2,68. Ini seharusnya dibicarakan dan dirapatkan dengan DPR,” tambahnya.

“Tetapi karena masih dalam proses pembahasan APBN, jadi dibolehkan untuk memberikan ruang. Nah, hal-hal ini perlu disinergikan dengan DPR agar kebijakan ekonomi tidak terkesan diambil sepihak,” lanjutnya.

Tentang kebijakan pajak, Misbakhun mengatakan bahwa kenaikan PPN seharusnya ditunda atau malah diturunkan menjadi 10 persen atau 8 persen.

Oleh karena itu, walaupun dia mendukung semua kebijakan Purbaya, Misbakhun berharap akan ada komunikasi dengan DPR untuk mengawasi arahan dan program Presiden Prabowo, terutama tentang kebijakan ekonomi.

“Kami ingin tahu seperti apa strategi besar Pak Purbaya. Itu yang akan jadi ukuran bagi masyarakat ke depannya,” tegasnya.**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

BPOM Ungkap Mayoritas Pelanggaran Kosmetik Ilegal Terjadi di TikTok

16 Juli 2026 - 19:49 WIB

Pegawai Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Digaji Rp76.000, Menteri Buka Suara

15 Juli 2026 - 20:11 WIB

Komdigi Temukan Ribuan Rekening Bank & Akun E-Wallet Terindikasi Judi Online, BCA Terbanyak

15 Juli 2026 - 19:47 WIB

Bupati Gresik Pulangkan.Puluhan Anak Pekerja Migran di Malaysia

14 Juli 2026 - 10:52 WIB

Babak Baru Kasus Penipuan PPPK Pemkab Gresik, Staf Dinas PMD Jadi Tersangka

14 Juli 2026 - 09:54 WIB

Jangan Panik! Beras Anda Aman dari Kutu dengan Trik Sederhana

13 Juli 2026 - 20:22 WIB

Daftar Harga BBM di SPBU Pertamina, BP, Shell, dan VIVO

13 Juli 2026 - 20:07 WIB

5 Kereta Api Ini Menjalani Relasi Terjauh di Indonesia

12 Juli 2026 - 19:05 WIB

Langkah-Langkah Menjaga Kesehatan di tengah Fenomena El Nino

12 Juli 2026 - 18:55 WIB

Trending di Nasional