Menu

Mode Gelap
BPS Catat Harga Daging Sapi Nasional Sudah di Atas HAP Wamentan Sudaryono: 2,3 Juta Hewan Kurban Dipotong, Stok Aman & Bebas Penyakit Idul Adha Dorong Lonjakan Harga Pangan Nasional Sertipikat Jombang Menuju Kabupaten Bersih, Masuk 16 Terbaik Nasional IPP Mencapai 4,69, Jombang Raih Predikat Terbaik Jawa Timur dan Peringkat III Nasional Bongkar dan Bersihkan Ratoon, Areal Tebu 10.787 Ha Jombang Menuju Swasembada Gula 2028

Nasional

Gaya Komunikasi Politik Menkeu Purbaya Disorot DPR RI

badge-check


					Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (Foto.instagram@purbayayudhi_official) Perbesar

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (Foto.instagram@purbayayudhi_official)

Penulis: Gandung Kardiyono | Editor: Priyo Suwarno

KREDONEWS.COM, JAKARTA – Gaya komunikasi politik Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menarik perhatian Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun.

Ia mengatakan bahwa mendukung kebijakan keuangan yang diambil Purbaya, tetapi mengingatkan agar Purbaya memperbaiki cara komunikasinya.

“Pak Purbaya sebaiknya tidak terlalu sering memberi komentar tentang kebijakan kementerian lain, lebih baik fokus pada rencana besar ekonomi yang ingin dia buat untuk mendukung visi Presiden,” kata Misbakhun yang ditulis di laman DPR, Selasa (14/10/2025)

Salah satu hal yang menjadi perhatian Misbakhun adalah ketika Purbaya memberikan komentar tentang pemotongan anggaran untuk Makan Bergizi Gratis yang tidak digunakan.

Misbakhun menjelaskan bahwa masalah alokasi anggaran ini memiliki sisi politik sendiri, jadi anggaran yang tidak terpakai tidak bisa serta-merta dipindahkan tanpa dibahas dengan DPR.

“Ini seperti saat kami melihat Pak Purbaya tiba-tiba menaikkan angka defisit dari 2,48 ke 2,68. Ini seharusnya dibicarakan dan dirapatkan dengan DPR,” tambahnya.

“Tetapi karena masih dalam proses pembahasan APBN, jadi dibolehkan untuk memberikan ruang. Nah, hal-hal ini perlu disinergikan dengan DPR agar kebijakan ekonomi tidak terkesan diambil sepihak,” lanjutnya.

Tentang kebijakan pajak, Misbakhun mengatakan bahwa kenaikan PPN seharusnya ditunda atau malah diturunkan menjadi 10 persen atau 8 persen.

Oleh karena itu, walaupun dia mendukung semua kebijakan Purbaya, Misbakhun berharap akan ada komunikasi dengan DPR untuk mengawasi arahan dan program Presiden Prabowo, terutama tentang kebijakan ekonomi.

“Kami ingin tahu seperti apa strategi besar Pak Purbaya. Itu yang akan jadi ukuran bagi masyarakat ke depannya,” tegasnya.**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

Stok Sapi Feedlot Cuma Cukup hingga November, Harga Daging Berpotensi Terus Naik

30 Agustus 2026 - 20:00 WIB

Cuaca Panas di Sidoarjo Belum Reda, Musim Hujan Datang Akhir Oktober

30 Agustus 2026 - 19:31 WIB

Rayakan Anniversary, PT Surya Sarana Sentosa Berbagi ke Anak Yatim dan Dukung Program Prabowo

29 Agustus 2026 - 12:24 WIB

Modal Pengalaman 3 Tahun di Ditlantas Polda Jatim, AKP Septia Resmi Jabat Kasatlantas Kediri Kota

28 Agustus 2026 - 19:52 WIB

Honda Surabaya Center Incar 120 SPK di GIIAS Surabaya 2026

27 Agustus 2026 - 19:17 WIB

Pasar Mi Instan Indonesia Susut 14,54 Miliar Porsi

27 Agustus 2026 - 18:54 WIB

Cadangan Beras 5,1 Juta Ton, Aman Hadapi El Nino

26 Agustus 2026 - 18:59 WIB

Anggaran Hampir Rp 7 T, Purbaya Kecewa Data DTSEN Morat-marit

26 Agustus 2026 - 18:42 WIB

43.805 Warga RI Kena PHK, Buruh dan Pengusaha Ungkap Hal Tak Terduga

25 Agustus 2026 - 17:52 WIB

Trending di Nasional