Menu ✖

Mode Gelap
BPS Catat Harga Daging Sapi Nasional Sudah di Atas HAP Wamentan Sudaryono: 2,3 Juta Hewan Kurban Dipotong, Stok Aman & Bebas Penyakit Idul Adha Dorong Lonjakan Harga Pangan Nasional Sertipikat Jombang Menuju Kabupaten Bersih, Masuk 16 Terbaik Nasional IPP Mencapai 4,69, Jombang Raih Predikat Terbaik Jawa Timur dan Peringkat III Nasional Bongkar dan Bersihkan Ratoon, Areal Tebu 10.787 Ha Jombang Menuju Swasembada Gula 2028

Nasional

Gaya Komunikasi Politik Menkeu Purbaya Disorot DPR RI

badge-check


					Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (Foto.instagram@purbayayudhi_official) Perbesar

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (Foto.instagram@purbayayudhi_official)

Penulis: Gandung Kardiyono | Editor: Priyo Suwarno

KREDONEWS.COM, JAKARTA – Gaya komunikasi politik Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menarik perhatian Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun.

Ia mengatakan bahwa mendukung kebijakan keuangan yang diambil Purbaya, tetapi mengingatkan agar Purbaya memperbaiki cara komunikasinya.

“Pak Purbaya sebaiknya tidak terlalu sering memberi komentar tentang kebijakan kementerian lain, lebih baik fokus pada rencana besar ekonomi yang ingin dia buat untuk mendukung visi Presiden,” kata Misbakhun yang ditulis di laman DPR, Selasa (14/10/2025)

Salah satu hal yang menjadi perhatian Misbakhun adalah ketika Purbaya memberikan komentar tentang pemotongan anggaran untuk Makan Bergizi Gratis yang tidak digunakan.

Misbakhun menjelaskan bahwa masalah alokasi anggaran ini memiliki sisi politik sendiri, jadi anggaran yang tidak terpakai tidak bisa serta-merta dipindahkan tanpa dibahas dengan DPR.

“Ini seperti saat kami melihat Pak Purbaya tiba-tiba menaikkan angka defisit dari 2,48 ke 2,68. Ini seharusnya dibicarakan dan dirapatkan dengan DPR,” tambahnya.

“Tetapi karena masih dalam proses pembahasan APBN, jadi dibolehkan untuk memberikan ruang. Nah, hal-hal ini perlu disinergikan dengan DPR agar kebijakan ekonomi tidak terkesan diambil sepihak,” lanjutnya.

Tentang kebijakan pajak, Misbakhun mengatakan bahwa kenaikan PPN seharusnya ditunda atau malah diturunkan menjadi 10 persen atau 8 persen.

Oleh karena itu, walaupun dia mendukung semua kebijakan Purbaya, Misbakhun berharap akan ada komunikasi dengan DPR untuk mengawasi arahan dan program Presiden Prabowo, terutama tentang kebijakan ekonomi.

“Kami ingin tahu seperti apa strategi besar Pak Purbaya. Itu yang akan jadi ukuran bagi masyarakat ke depannya,” tegasnya.**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

Bantuan Pangan Oktober-Desember Mulai Disalurkan Via Kopdes

14 Oktober 2026 - 20:24 WIB

Akibat Modifikasi, KM Feronia Tak Tahan Digempur Hukum Fisika

14 Oktober 2026 - 20:06 WIB

Mentan Siapkan Rp3 T Bangun Pusat Pengembangan Bibit Ayam di Malang

13 Oktober 2026 - 19:24 WIB

Pengusaha Buka Suara Soal Pembatasan Gas Industri

13 Oktober 2026 - 19:11 WIB

Restitusi Macet Jadi Ancaman UMKM

13 Oktober 2026 - 19:06 WIB

Meski Putusan MA Inkrah, Pengasuh Ponpes Mahdiy Sidoarjo Resmi Laporkan Dugaan Keterangan Palsu ke Polisi

10 Oktober 2026 - 21:42 WIB

Penerimaan Cukai Rokok Elektrik Tembus Rp1,7 Triliun hingga Kuartal III/2026

9 Oktober 2026 - 19:30 WIB

Ramai Boikot Produk RI di Malaysia hingga Pemerintah Buka Suara

9 Oktober 2026 - 18:58 WIB

Resmi Terbit! Perpres Ojol Atur Biaya Platform Maksimal 8 Persen

8 Oktober 2026 - 20:32 WIB

Trending di Nasional