Menu

Mode Gelap

Headline

Miki Mahfud Satu dari 11 Tersangka OTT Kemenaker, Punya Istri Pegawai KPK

badge-check


					KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) sebanyak 11 orang tersangka oknum di Kemenaker dan pihak swasta, jual sertipikat Rp 270.000 menjadi Rp 6 juta/orang. Foto: antara Perbesar

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) sebanyak 11 orang tersangka oknum di Kemenaker dan pihak swasta, jual sertipikat Rp 270.000 menjadi Rp 6 juta/orang. Foto: antara

Penulis: Yusran Hakim   |    Editor: Priyo Suwarno

KREDONEWS.COM, JAKARTA- Miki Mahfud adalah salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan yang melibatkan Wamenkemenaker, Emamanuel Ebenezer.

Tersangka itu diketahui bekerja untuk PT KEM Indonesia dan suami dari salah satu pegawai KPK. Meski istrinya bekerja di KPK, proses hukum terhadap Miki tetap berjalan. KPK memastikan tidak ada perlakuan khusus serta bahwa istri Miki tidak terlibat dalam perkara ini.

Miki Mahfud bekerja sebagai pihak dari PT KEM Indonesia, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) atau PJK3.

Meskipun KPK tidak merinci peran spesifik Miki dalam perkara pemerasan sertifikasi K3, diketahui bahwa PT KEM Indonesia adalah perusahaan jasa K3.

Dalam kasus ini, operasi tangkap tangan (OTT) terjadi saat ada penyerahan uang dari perusahaan jasa K3 kepada pejabat di Kementerian Ketenagakerjaan yang menjadi koordinator bidang yang menangani sertifikasi K3.

Miki Mahfud adalah pihak dari PT KEM Indonesia, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Meskipun tidak dijelaskan secara rinci peran spesifiknya, ia terkait dengan bisnis jasa K3 di perusahaan tersebut, yang menjadi bagian dari kasus pemerasan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan.

Kronologi Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK kasus pemerasan pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

  • OTT bermula dari laporan pengaduan masyarakat yang diterima KPK terkait dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3.

  • Penyelidikan KPK menemukan bahwa pemerasan ini sudah berlangsung sejak 2019 hingga 2024, dengan dugaan nilai aliran dana sekitar Rp81 miliar.

  • KPK mendapatkan informasi tentang adanya proses penyerahan uang antara perusahaan jasa K3 dan pejabat Kemenaker, termasuk koordinator bidang yang menangani sertifikasi K3.

  • Pada tanggal 20-21 Agustus 2025, KPK melakukan serangkaian penangkapan di beberapa lokasi di Jakarta, mengamankan 14 orang yang diduga terlibat.

  • Dari operasi itu, 11 orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer yang diduga menerima uang Rp3 miliar dan satu kendaraan motor Ducati.

  • Dalam OTT, KPK menyita barang bukti berupa kendaraan roda empat sebanyak 15 unit, kendaraan roda dua sebanyak 7 unit, uang tunai sekitar Rp170 juta dan USD 2.201, serta barang bernilai lain yang diduga hasil pemerasan.

  • Praktik pemerasan ini mempersulit, memperlambat, dan memungut biaya pengurusan sertifikasi K3 yang seharusnya Rp275 ribu menjadi sekitar Rp6 juta.

  • OTT ini juga terkait dengan kasus pemerasan pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang sedang ditangani KPK.

KPK melakukan eksekusi tertangkap tangan segera setelah mengetahui adaa penyerahan uang dan langsung mengamankan para tersangka serta barang bukti sebelum sempat disembunyikan atau dialihkan. **

 

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

Mafia Izin Pertambangan, Kejati Meringkus Tiga Pejabat Utama ESDM Pemprov Jatim

17 April 2026 - 23:23 WIB

24 Jam Operasi SAR Evakuasi 8 Jenazah, Korban Helikopter Jatuh di Hutan Tapang Tingan Sekadau

17 April 2026 - 22:42 WIB

Bahlil Kode Penyesuaian Harga BBM Nonsubsidi dalam Waktu Dekat

17 April 2026 - 20:20 WIB

KEK Industri Halal Sidoarjo Siap Tarik Investasi Global, Incar Rp 97,8 Triliun

17 April 2026 - 20:02 WIB

Jaga Stabilitas dan Ketertiban, FPII Laporkan Jusuf Kalla ke Polda Metro Jaya

17 April 2026 - 18:38 WIB

Kejati Sita Uang Rp2,3 Miliar Terkait Dugaan Pungutan Liar Dinas ESDM Jatim

17 April 2026 - 17:15 WIB

Membawa Materi Koreksi Rezim, Aktivis GMNI Jombang Unjuk Rasa dan Berdialog dengan Dewan

17 April 2026 - 15:53 WIB

Kriminologi 500 Tahun Jakarta (Seri 8): Kejahatan di Jalur Emas

17 April 2026 - 15:31 WIB

Dua Tim KPK Turun ke Pemkab Jombang, Bicara Gratifikasi dan LHKPN

17 April 2026 - 14:48 WIB

Trending di News