Penulis: Arief Hendro Soesatyo | Editor: Priyo Suwarno
KREDONEWS.COM, JOMBANG– Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) mengumumkan hasil penurunan stunting di seluruh wilayah Jawa Timur dengan prevalensi stunting saat ini berada di angka 6,10%, jauh di bawah target nasional sebesar 14%. Kabupaten Jombang menempati peringkat kelima dalam penilaian kinerja penurunan stunting di Jawa Timur dengan skor 130 dari total 38 kabupaten/kota.
Penurunan stunting di Jombang menunjukkan tren signifikan selama beberapa tahun terakhir, dari 20,1% pada 2018 turun menjadi 8,43% pada 2022. Selain itu, data menunjukkan penurunan jumlah balita stunting dari 12.271 pada tahun 2020 menjadi 7.518 pada tahun 2021 berkat berbagai intervensi dan aksi integritas yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait.
Meski demikian, data tahun 2024 menunjukkan bahwa kasus stunting di Jombang masih tergolong tinggi dengan 3.633 balita stunting dan terdapat 20 desa yang menjadi lokus prioritas penanganan stunting. Oleh karena itu, meskipun belum ada data pasti peringkat tahun 2024, kondisi tersebut menunjukkan tantangan yang masih dihadapi Jombang dalam penurunan stunting sebelum pencapaian peringkat kelima pada 2025.
Dengan pencapaian ini, Pemkab Jombang juga menerima insentif dari pemerintah pusat sebagai apresiasi atas keberhasilan menekan angka stunting. Secara keseluruhan, Jawa Timur menjadi provinsi dengan prevalensi stunting terbaik kedua di Indonesia setelah Bali.
Panelis pemeringkat stunting di Jawa Timur terdiri dari 32 orang yang merupakan anggota Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Jawa Timur. Para panelis ini berasal dari berbagai institusi dan bidang keahlian yang relevan, meliputi:
- Lembaga internasional seperti UNICEF Provinsi Jawa Timur
- Perguruan tinggi seperti Universitas Airlangga (UNAIR), Universitas Wijaya Putra, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (UNUSA), Universitas Islam Raden Rahmat Kepanjen Malang, serta LPPM STIE Indocakti Malang
- Organisasi masyarakat seperti Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Pimpinan Wilayah Muslimat NU Jawa Timur, Forum Pendidikan Anak Usia Dini Provinsi Jawa Timur, dan TP-PKK Provinsi Jawa Timur
- Unsur pemerintah provinsi, antara lain BKKBN Provinsi Jawa Timur, Bappeda Provinsi Jawa Timur, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (P3AK), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
Kehadiran panelis lintas sektor ini menunjukkan pendekatan kolaboratif dan komprehensif dalam evaluasi kinerja percepatan penurunan stunting di Jawa Timur.
Pengumuman hasil penurunan stunting di Jawa Timur dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2025. Pada hari tersebut, data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 yang dirilis oleh Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan RI diumumkan, menunjukkan penurunan prevalensi stunting di Jawa Timur menjadi 14,7 persen, menjadikan provinsi ini terbaik kedua secara nasional setelah Bali. **
