Penulis: Majid | Editor: Aditya Prayoga
KREDONEWS.COM, SURABAYA– Polemik kasus meninggalnya istri Joko Widodo warga RT 5 RW 5, Jalan Dupak Bangunrejo 1/32, Kelurahan Dupak, Kecamatan Krembangan, kota Surabaya akibat dugaan kelalaian tenaga medis
Puskesmas Dupak terus memanas.
Setelah insiden tragis yang memicu kemarahan warga Dupak Bangunrejo itu viral, jajaran Puskesmas akhirnya mendatangi rumah duka dengan didampingi pihak Kelurahan Dupak.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Puskesmas Dupak secara resmi menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban atas insiden yang terjadi.
Namun, sikap tersebut dianggap tidak cukup oleh keluarga korban maupun Paguyuban Warga Dupak Bangunrejo.
“Kami tidak bisa menerima tragedi ini dianggap selesai hanya dengan permintaan maaf. Yang kami butuhkan adalah pertanggungjawaban yang nyata dan langkah konkret agar kejadian ini tidak berulang,” tegas Joko Widodo, suami korban, dengan nada penuh emosi.
Ketua Paguyuban Warga, Dhani Bachtiar, bahkan menyatakan secara terbuka bahwa pihaknya mendesak agar Kepala Puskesmas Dupak diberi sanksi tegas. Ia menyebut bahwa apa yang terjadi bukan semata kelalaian prosedural, melainkan bentuk nyata dari buruknya manajemen pelayanan kesehatan dasar yang selama ini diabaikan.
“Jika Kepala Puskesmas tidak mampu memastikan kualitas dan kecepatan layanan kesehatan, apalagi dalam kondisi gawat darurat, maka sudah seharusnya ia dicopot dari jabatannya. Ini soal nyawa manusia, bukan sekadar administrasi!” seru Dhani.
Menurut informasi yang dihimpun, surat pengaduan resmi dari paguyuban telah disiapkan dan akan segera dikirimkan kepada Wali Kota Surabaya dan Dinas Kesehatan Kota. Surat tersebut berisi desakan agar:
1. Dilakukan investigasi menyeluruh dan transparan terhadap insiden ini.
2. Diberikan sanksi administratif hingga pencopotan terhadap pihak yang bertanggung jawab.
3. Diperbaiki secara sistematis protokol layanan darurat di seluruh puskesmas wilayah Surabaya.
Warga berharap tragedi ini menjadi momentum reformasi pelayanan kesehatan dasar di Surabaya. Mereka tak ingin ada lagi warga yang harus kehilangan nyawa hanya karena sistem yang lambat dan birokrasi yang kaku.
“Kami akan terus mengawal kasus ini sampai ada keadilan. Jangan ada lagi warga miskin yang dibiarkan mati hanya karena tak sempat dilayani,” tutup Dhani dengan suara bergetar.***
