Penulis: Mulawarman | Editor: Yobie Hadiwijaya
KREDONEWS.COM, JAKARTA-Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) mencatat terdapat sekitar 4,2 juta pemulung di Indonesia, dengan 50 persen di antaranya tidak memiliki KTP.
Pemerintah berencana memberikan pekerjaan bagi para pemulung itu serta memasukkan anak-anak mereka ke Sekolah Rakyat.
Wakil Kepala BP Taskin, Nanik S. Deyang, mengungkapkan bahwa data tersebut diperoleh dari Ikatan Pemulung Indonesia (IPI) dan masih akan diverifikasi lebih lanjut oleh pemerintah.
BP Taskin sedang bekerja sama dengan Kementerian Sosial dan berbagai pihak terkait untuk mendata masyarakat yang selama ini tidak terjangkau sistem administrasi kependudukan.
“Anak-anak yang berada di jalanan akan dimasukkan ke boarding school. Sementara orang tuanya diberikan mata pencaharian, baik dengan bekerja, berdagang, atau mengikuti program transmigrasi,” ujar Nanik dikutip CNN Indonesia dalam konferensi pers di Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (18/3).
Ia menambahkan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya ditujukan bagi masyarakat miskin secara umum, tetapi juga kelompok miskin ekstrem dan mereka yang selama ini tidak terdata.
Sekolah ini akan menyediakan asrama dan diharapkan mampu membantu anak-anak jalanan mendapatkan pendidikan yang layak serta keluar dari lingkaran kemiskinan.
Pemerintah menargetkan pembangunan 500 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia.
Menurut Nanik, upaya ini bertujuan agar kemiskinan tidak terus diwariskan ke generasi berikutnya.
“Kami ingin membantu masyarakat yang benar-benar berada di lapisan terbawah, yang selama ini hidup di jalanan dan mewarisi kemiskinan dari orang tua mereka,” jelasnya.
Menteri Sosial Gus Ipul meminta informasi tersebut segera ditindaklanjuti bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), dengan proses verifikasi dan validasi data yang melibatkan pemerintah daerah setempat.
Sementara itu, Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko menyatakan bahwa program Sekolah Rakyat berpotensi diperluas hingga jenjang perguruan tinggi. Ia mengklaim pemerintah akan mendorong lulusan yang berprestasi untuk melanjutkan pendidikan mereka.
“Kami sepakat untuk memberikan inkubasi dan menyalurkan lulusan Sekolah Rakyat ke program strategis pemerintahan Presiden Prabowo, seperti pembangunan 3 juta rumah dan program Makan Bergizi Gratis,” jelas Budiman.***
