Penulis: Sri Muryanto | Editor: Priyo Suwarno
KREDONEWS.COM, SEMARANG– Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi baru-baru ini mengklaim telah menambal sekitar 93.000 titik jalan berlubang di ruas jalan provinsi.
Sisa yang belum ditangani tinggal sekitar 1.200 titik, sebagai bagian dari persiapan mudik Lebaran 2026.
Pernyataan ini muncul menjelang Lebaran 2026, di mana Jawa Tengah fokus memantapkan infrastruktur jalan provinsi sepanjang sekitar 2.200-2.400 km.
Angka 93.000 jauh lebih besar dibanding data sebelumnya seperti 4.817 titik (Februari 2026) atau 17.850 titik (Maret 2026), mungkin mencakup akumulasi sepanjang 2025-2026.
Perkembangan Terkini
Data terbaru menunjukkan penurunan bertahap: dari 4.870 titik (19 Feb 2026) menjadi 3.395 titik (1 Maret 2026), dengan target selesai dua minggu sebelum Lebaran.
Wilayah seperti Semarang, Tegal, Pati, dan Purwodadi masih prioritas karena jumlah lubang terbanyak. Tingkat kemantapan jalan provinsi mencapai 94% pada 2026.
Anggaran
Pemprov Jawa Tengah mengalokasikan Rp676 miliar untuk 106 paket perbaikan jalan provinsi dalam tiga bulan terakhir menjelang Lebaran 2026.
Dana ini mencakup preservasi ruas strategis seperti Brigjend Sudiarto Semarang (Rp77 miliar untuk tiga ruas utama).
Rincian Paket
Anggaran tersebut sudah selesai dikerjakan dan tersebar di 35 kabupaten/kota, fokus pada konektivitas ekonomi serta pemantapan 94% jalan provinsi.
Sebelumnya pada 2025, ada tambahan seperti Rp153 miliar untuk 50 paket rehabilitasi dan Rp445 miliar untuk 23 paket preservasi.
Total ini terkait program pemeliharaan rutin dan darurat, bukan seluruh anggaran infrastruktur jalan Jateng yang lebih besar.
Prioritas tetap pada titik berlubang seperti yang disebutkan sebelumnya (93.000 ditambal).
Pendapatan Pajak
Realisasi pajak kendaraan bermotor (PKB) murni Jawa Tengah sepanjang 2025 mencapai Rp3,96 triliun, atau 95,31% dari target Rp4,155 triliun.
Capaian ini didukung program pemutihan hingga Juni 2025 yang menyumbang Rp333,9 miliar dari 1,19 juta objek pajak.
Perbandingan TargetPada April 2025, realisasi pajak daerah secara keseluruhan sudah Rp3,77 triliun, melebihi target sementara 27,79%.
Namun, bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) hanya Rp1,741 triliun dari target Rp2,5 triliun akibat lesunya penjualan kendaraan baru.
Dampak EkonomiDari 16 juta objek kendaraan, baru 11,3 juta yang bayar PKB, menyisakan potensi kehilangan Rp2,1 triliun dari tunggakan.
Dana ini krusial untuk infrastruktur seperti perbaikan 93.000 lubang jalan yang ditambal sebelumnya.**
