Penulis: Mulawarman | Editor: Priyo Suwarno
KREDONEWS.COM, MOROWALI– Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsudin menyatakan bahwa terdapat bandara di Indonesia yang beroperasi tanpa adanya perangkat negara seperti bea cukai dan imigrasi, yang menurutnya adalah sebuah anomali.
Keberadaan bandara tanpa keterlibatan pejabat negara ini membuka celah yang membuat kedaulatan ekonomi Indonesia menjadi rawan.
Menhan Sjafrie menyampaikan hal ini setelah menyaksikan latihan TNI di Morowali, Sulawesi Tengah, 20 nOVEMBER 2025, namun tidak merinci bandara mana yang dimaksud secara spesifik.
Ia menegaskan akan mengevaluasi dan menindaklanjuti masalah tersebut untuk menutup celah kelemahan tersebut serta menegakkan regulasi terkait.
Lebih lanjut, laporan dan pendapat dari pengamat menyebutkan bahwa bandara yang dimaksud adalah bandara di kawasan industri IMIP (Indonesia Morowali Industrial Park) yang telah beroperasi sejak 2019 tanpa kehadiran aparatur negara, termasuk tanpa bea cukai dan imigrasi.
Hal ini berarti orang dan barang bisa keluar masuk tanpa pengawasan negara dan aparat keamanan pun sulit mengaksesnya.
Pemandangan ini dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara dan memunculkan banyak pertanyaan tentang siapa yang memberi izin operasional bandara tanpa pengawasan negara.
Tidak Boleh Negara Dalam Negara
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsudin menekankan prinsip bahwa tidak boleh ada “negara di dalam negara,” yang berarti setiap infrastruktur strategis harus berada di bawah pengawasan dan kontrol negara sebagaimana mestinya. Hal ini untuk menjaga keamanan, kedaulatan, dan integritas ekonomi negara dari potensi kebocoran atau eksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
tolong kutipan lengkap pidato Menteri Pertahanan dan Keamanan Sjafrie Sjamsudin saat berada di bandara PT MIP
Berikut kutipan lengkap dari pidato Menteri Pertahanan dan Keamanan Sjafrie Sjamsudin saat melakukan inspeksi di bandara PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah, Kamis, 20 November 2025:
“Ini anomali, bandara tapi tak memiliki perangkat negara. Di dalam bandara tidak ada bea cukai, tidak ada imigrasi, tidak ada AirNav. Ada celah yang membuat rawan kedaulatan ekonomi. Di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita harus menegakkan regulasi, tapi ternyata masih terdapat celah-celah yang merupakan kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi bahkan juga bisa berpengaruh kepada stabilitas nasional.
Negara ini tidak boleh ada negara di dalam negara. Kita tidak bisa mengkomunikasikan, dan kita tidak bisa mengendalikan peraturan yang kita keluarkan. Alhasil, situasi seperti ini membuat orang lain mengambil manfaat untuk kepentingan kelompoknya.
Negara harus hadir, negara menegakkan hukum, menegakkan regulasi. Dan kita akan perbaiki semua hal-hal yang sudah kita lihat selama ini terjadi. Ini menjadi bagian evaluasi kita untuk melakukan suatu penertiban dan pengamanan dengan melakukan deregulasi terhadap ketentuan-ketentuan yang sudah dikeluarkan.
Tidak boleh ada ruang bagi praktik ilegal yang merusak lingkungan, merampas hak negara, dan menghambat pembangunan nasional. Negara hadir, negara menertibkan, dan negara memastikan setiap jengkal kekayaan alam kembali untuk rakyat Indonesia.”
Pidato ini disampaikan usai Menhan Sjafrie menyaksikan latihan terintegrasi TNI di Morowali yang juga sekaligus menjadi momentum pengungkapan anomali operasional bandara tanpa perangkat negara di kawasan industri tersebut. **
