Penulis: Jayadi | Editor: Aditya Prayoga
KREDONEWS.COM, SURABAYA– Kitty Ruth Kirana, generasi Z lulusan Master Kebijakan Publik dari Tsinghua University, China, menyoroti lemahnya kinerja sejumlah menteri di pemerintahan saat ini.
Dalam video yang diunggah di Instagram pribadinya pada 16 Oktober 2025, ia menilai jabatan menteri kini lebih dipengaruhi oleh loyalitas politik daripada kinerja.
“Kamu sadar nggak, di negeri ini, kursi menteri itu udah kayak kursi hadiah. Yang penting setia sama bos, bukan kerja untuk rakyat,” ujarnya.
Berdasarkan survei nasional yang ia kutip, terdapat enam menteri dengan tingkat kepuasan publik di bawah 40 persen, namun tak satu pun diganti.
Kitty menyebut, Menteri dengan performa terburuk adalah:
1. Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni yang dianggap gagal menjaga kehutanan dan justru viral karena kedekatan dengan pihak yang diduga pelaku pembalakan liar.
2. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait yang menjanjikan pembangunan tiga juta rumah, namun menimbulkan kontroversi karena usulan ukuran rumah yang dinilai terlalu kecil.
3. Menteri ESDM Bahri Lahadalia yang kebijakannya dianggap lebih berpihak pada konglomerat, Menteri Hamnat dengan anggaran besar tapi hasil minim,
4. Menteri Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, Usul anggaran 20 triliun untuk kementeriannya, tapi kerja lapangannya minim hasil. Natalius Pigai tetap aman karena dianggap sebagai simbol etnis Papua di kabinet. Bukan performa yang dilindungi, tapi citra keberagaman.
5. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia
Yandri Susanto yang disorot karena penggunaan surat dinas untuk kepentingan pribadi,
6. Menteri Pariwisata Widyayanti Putri Wardana yang lebih dikenal karena gaya hidup glamor ketimbang program konkret.
Menurut Kitty, keenam menteri tersebut “tetap aman bukan karena mereka hebat atau bisa kerja, tapi karena mereka dibutuhkan secara politik dan komersial”.
Ia menjelaskan bahwa fenomena ini disebut transactional governance, di mana jabatan menteri menjadi bagian dari transaksi politik besar di bawah pemerintahan Presiden Prabowo.
“Rakyat tidak butuh simbol kekuasaan. Kita butuh pemimpin yang berani bersih-bersih, meski harus menyingkirkan orang-orang dekatnya sendiri,” tuturnya. Kitty menutup dengan mengajak publik menonton pembahasannya lebih lengkap di kanal YouTube miliknya.***(AGj)
