Menu

Mode Gelap

Nasional

Kemenko PMK Siapkan Mekanisme Pengambilan Kebijakan Berbasis Data untuk Kawal Pembangunan SDM

badge-check


					Menko PMK Pratikno menekankan pentingnya kebijakan berbasis data untuk memastikan pembangunan sumber daya manusia (SDM) (Foto: KREDONEWS.com/ Anwar Hudijono) Perbesar

Menko PMK Pratikno menekankan pentingnya kebijakan berbasis data untuk memastikan pembangunan sumber daya manusia (SDM) (Foto: KREDONEWS.com/ Anwar Hudijono)

Penulis: Anwar Hudijono | Editor: Hadi S Purwanto

KREDONEWS.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menekankan pentingnya kebijakan berbasis data untuk memastikan pembangunan sumber daya manusia (SDM) berjalan efektif dan tepat sasaran.

Hal itu disampaikan saat memaparkan rencana kerja Kemenko PMK dalam Rapat Badan Anggaran DPR RI, Jakarta, pada Senin (2/12/2024).

Pratikno menyatakan bahwa pengambilan kebijakan yang didukung data presisi akan membantu menyelesaikan berbagai kompleksitas koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Untuk itu, Kemenko PMK sedang mengembangkan dasbor berbasis geospasial guna mengintegrasikan data dan memantau program-program pembangunan sejak tahap perencanaan.

“Kami sedang menyiapkan dasbor geospasial untuk mengintegrasikan data, memonitor program sejak perencanaan, dan memastikan intervensi yang lebih akurat,” katanya.

Dasbor ini, menurutnya, diharapkan dapat menghindari tumpang tindih program dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan di lapangan.

Pembangunan SDM sebagaimana diketahui telah menjadi pilar utama dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, dengan Kemenko PMK yang memiliki peran strategis mengoordinasikan program quick win Presiden.

Program itu meliputi penuntasan penyakit TBC, renovasi sekolah, pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah, membangun sekolah unggulan terintegrasi, serta digitalisasi pembelajaran.

Pratikno menuturkan, pendekatan berbasis data ini tidak hanya akan memperkuat koordinasi lintas sektor tetapi juga memungkinkan pemerintah merancang intervensi yang tepat sasaran untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan SDM dan kebudayaan.

“Dengan kebijakan berbasis data, program-program prioritas nasional dapat dipastikan berjalan sesuai target dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tambah Pratikno.(*/ANO)

 

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Korban Penjarahan, Ahmad Sahroni Sandang Gelar Doktor Hukum dari Universitas Borobudur

15 Oktober 2025 - 14:13 WIB

Terima Rp 18 M, Kejati Jateng Periksa Gus Yazid Basyaiban Kasus Korupsi Rp 237 M

15 Oktober 2025 - 13:23 WIB

Mantan Presiden Prancis, Nicolaus Sarkozy akan Masuk Penjara. Apakah yang Menantinya di Sana?

15 Oktober 2025 - 12:37 WIB

Kades dan Forkopimca Mojoagung Kumpulkan Donasi dan Kerja Bakti Perbaiki Rumah Guru Yuliana di Desa Johowinong

15 Oktober 2025 - 12:15 WIB

Sidang Korupsi Rp 285 T di PT Pertamina, Ini Daftar 17 Perusahaan yang Diuntungkan

15 Oktober 2025 - 11:32 WIB

46 Orang Kaya Indonesia Borong Obligasi Patriot Bond Danantara Rp 51.75 Triliun

15 Oktober 2025 - 10:16 WIB

Keluarga Menkeu Purbaya Dapat Teror Mistis, Begini Cerita Sang Anak

14 Oktober 2025 - 19:56 WIB

Gaya Komunikasi Politik Menkeu Purbaya Disorot DPR RI

14 Oktober 2025 - 18:09 WIB

Bupati Lantik Pengurus Baznas: Jalankan Penuh Ikhlas dan Bertanggung Jawab

14 Oktober 2025 - 15:08 WIB

Trending di Headline