Penulis: Sri Muryanto | Editor: Priyo Suwarno
KREDONEWS.COM, SAMARINDA– Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur (APM-KT) berencana menggelar aksi demonstrasi di depan kantor gubernur Kalimantan Timur di Samarinda, 21 April 2026.
Rencana ini tercantum dalam surat undangan/formulir flyer bernomor 001/APM‑KT/IV/2026 yang memuat jadwal aksi mulai pukul 09.00 WITA hingga selesai, demikkian flyer ini muncul dalam unggahan akun instagram@mata_kaltim, Jumat 10 April 2026.
Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur disebut mematangkan rangkaian aksi tersebut untuk menyoroti isu‑isu tata kelola pemerintahan, pengelolaan sumber daya alam, hingga kekhawatiran terhadap dinasti politik di Kaltim.
Dalam flyer/surat undangan itu juga disebutkan melibatkan sejumlah unsur masyarakat, organisasi sosial, dan elemen lain yang bergabung dalam jaringan aksi tersebut.
Sejumlah kelompok lain—seperti PMII Samarinda dan Aliansi Geram Kaltim—sebelumnya telah menggelar demonstrasi di depan Kantor Gubernur Kaltim pada bulan April ini, dengan tuntutan terkait anggaran, prioritas pembangunan, dan kebijakan gubernur.
Hal ini menunjukkan bahwa kantor gubernur di Samarinda menjadi titik kumpul yang sering dipakai kelompok masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka.
Tuntutan utama Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur berkisar pada penuntutan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, pemerataan pembangunan, dan penghentian praktik‑praktik oligarki serta dinasti politik di Kalimantan Timur.
Aliansi ini menyoroti sejumlah isu lokal seperti pengelolaan sumber daya alam, distribusi anggaran, dan kebijakan‑kebijakan pembangunan yang dinilai tidak merata dan tidak pro‑rakyat.
Isu tata kelola dan politik
Aliansi menekankan desakan untuk memperbaiki tata kelola pemerintah daerah, termasuk transparansi APBD, akuntabilitas penyaluran anggaran, serta penghentian praktik politik dinasti dan oligarki di ranah elit Kaltim.
Desakan ini muncul dalam konteks kekhawatiran bahwa struktur kekuasaan dan kebijakan pembangunan selama ini cenderung menguntungkan kelompok tertentu, bukan masyarakat luas.
Dalam narasi aksi yang disodorkan, Aliansi juga menyoroti ketimpangan infrastruktur, pelayanan dasar, dan beban ekologis akibat eksploitasi sumber daya di Kaltim.
Tuntutan‑tuntutan tersebut diarahkan kepada pemerintah provinsi untuk mengefektifkan kebijakan pemerataan (misalnya pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan) dan menghentikan praktik‑praktik yang merusak lingkungan serta mengancam hak masyarakat adat dan pekerja.
Aliansi ini disebut menampung berbagai unsur masyarakat, termasuk elemen masyarakat sipil, organisasi sosial‑keagamaan, dan aktivis lokal yang bergerak menyoroti isu tata kelola pemerintahan, dinasti politik, dan pembangunan di Kaltim.
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, sejak menjabat sering menuai sorotan kritis terkait beberapa keputusan penggunaan anggaran dan sikap publiknya.
Berikut rangkuman “catatan negatif” yang umum muncul di publik, termasuk soal mobil dinas Rp 8 miliar dan renovasi rumah dinas Rp 25 miliar, plus beberapa catatan lainnya.
1. Mobil dinas Rp 8–8,5 miliar
Pemerintah Provinsi Kaltim sempat menganggarkan sekitar Rp 8,49–8,5 miliar untuk pembelian mobil dinas mewah gubernur di tengah narasi efisiensi anggaran. Setelah menuai kritik luas, Pemprov akhirnya memilih mengembalikan mobil tersebut dan meminta dana pembelian dikembalikan ke kas daerah dalam 14 hari. Gubernur menyatakan siap menggunakan kendaraan pribadi dan meminta maaf atas keputusan yang menimbulkan kontroversi.
2. Renovasi rumah dinas gubernur Rp 25 miliar
Anggaran sekitar Rp 25 miliar untuk renovasi rumah dinas gubernur dan fasilitas terkait (termasuk rumah dinas wakil gubernur, pendopo, dan fasilitas pendukung lain) menjadi sorotan karena besaran nilai proyek di tengah tekanan fiskal dan tuntutan redistribusi ke daerah pedalaman. Pemerintah provinsi beralasan rumah dinas lama tidak ditempati puluhan tahun dan perlu diperbaiki, tetapi sejumlah elemen masyarakat dan DPRD menilai alokasi ini rawan penyalahgunaan simbol kekuasaan dan ego arsitektural.
3. Pernyataan publik yang dianggap “cacat pikir”
Gubernur Rudy Mas’ud juga sempat diberi catatan negatif lantaran beberapa pernyataan publik yang dinilai keliru dan tidak masuk akal, terutama terkait kerusakan hutan dan lingkungan. Salah satunya ketika dia menyebut jumlah luasan hutan Kaltim dengan angka yang melebihi data resmi, serta menggambarkan persoalan deforestasi dengan analogi yang dianggap meremehkan dampak lingkungan. Media dan aktivis lingkungan menilai logika ini menunjukkan ketidakhati‑hatian dalam mengelola informasi publik di tengah isu ekologis yang krusial bagi Kaltim.
4. Kebijakan‑kebijakan lain yang menuai polemik
Sejumlah media independen merangkum “daftar panjang blunder kebijakan Pemprov Kaltim” selama era Rudy Mas’ud–Seno Aji, yang mencakup:
-
Proyek‑proyek infrastruktur dengan anggaran besar tapi minim partisipasi publik.
-
Kebijakan yang dianggap pro‑pengusaha dan kurang berpihak pada petani, pekerja, dan masyarakat lokal termarjinalkan.
-
Kritik dari aktivis dan pegiat medsos (misalnya Sudarno/Darno) yang menyebut banyak kebijakan tidak sesuai janji politik dan cenderung memperkuat militer‑ekonomi tertentu.
Secara keseluruhan, mobil dinas Rp 8,5 miliar, renovasi rumah dinas Rp 25 miliar, serta sejumlah pernyataan dan kebijakan lain kerap dijadikan argumen bahwa sikap dan manajemen kebijakan Gubernur Rudy Mas’ud dianggap “bermasalah” atau paling tidak kontroversial di mata publik dan aktivis Kaltim.
