Penulis: Yusran Hakim | Editor: Priyo Suwarno
KREDONEWS.COM, JOMBANG — Indonesia Corruption Watch (ICW) membuka data di portal INAPROC Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), ungkap perusahaan RANS, milik Raffi Ahmad menang tender Rp14,7 miliar dari dua kementrian.
Berupa delapan paket pekerjaan jasa publikasi dan kampanye dari dua kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Nilai total mencapai Rp14.696.955.002, atau sekitar Rp14,7 miliar, keduanya mengalir ke PT RANS Animasi Indonesia, perusahaan yang dikaitkan dengan nama besar Raffi Ahmad.
Temuan ICW
ICW menyoroti dua hal mendasar. Pertama, proses pengadaan yang mengarah pada penunjukan langsung, bukan lelang terbuka kompetitif.
Tanpa pesaing yang terlihat jelas di panggung publik, masyarakat tidak memiliki dasar untuk menilai apakah harga yang disepakati itu wajar atau justru jauh di atas harga pasar.
Kedua, adanya potensi benturan kepentingan — Raffi Ahmad menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, sementara perusahaannya menerima aliran dana dari instansi pemerintah.
“Apakah nilai kontrak tersebut sebanding dengan manfaat yang diterima negara? Apakah prosesnya terbuka?
Dan apakah pejabat publik sepatutnya menerima kontrak dari pemerintah?” — begitulah deretan pertanyaan yang diajukan ICW kepada publik dan lembaga pengawas.
Posisi BPK dan Pemeriksaan
Hingga saat ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) belum menerbitkan laporan hasil pemeriksaan khusus yang menyatakan kontrak tersebut merugikan negara atau melanggar aturan.
Artinya, secara formal hukum, proses pengadaan tersebut belum dinyatakan bermasalah. Namun ketiadaan putusan belum tentu berarti semuanya berjalan sepenuhnya benar.
Justru di sinilah celah yang sedang ditutup: apakah dokumen pertanggungjawaban yang diserahkan instansi sudah lengkap dan memadai, atau sekadar cukup untuk dianggap “sah secara administrasi”?
Penjelasan Raffi Ahmad
Menanggapi gelombang sorotan tersebut, Raffi Ahmad bersama rekan-rekannya menyampaikan klarifikasi sekaligus langkah yang mengejutkan.
Mereka menyatakan menyetorkan dana pribadi sebesar Rp15 miliar untuk disalurkan sebagai bantuan kemanusiaan bagi korban bencana alam.
Langkah ini dipahami sebagian pihak sebagai bentuk tanggung jawab sosial, namun dipahami pihak lain sebagai upaya meredakan tekanan publik.
Yang perlu dipahami dengan jernih: uang Rp14,7 miliar dari kementerian ke perusahaan RANS dan donasi Rp15 miliar yang diklaim sebagai dana sosial adalah dua alur yang berbeda.
Donasi tidak menghapus kewajiban instansi pemerintah untuk menjelaskan secara terbuka mengapa perusahaan tersebut yang dipilih, berapa perbandingan harganya dengan penyedia lain, dan apakah proses pengadaannya sudah memenuhi asas persaingan sehat.
Rhenald Kasali
Prof. Dr. Reynald Kasali, pengamat manajemen dari Universitas Indonesia, menyentuh inti persoalan yang jauh lebih dalam daripada sekadar satu kasus kontrak.
Rhenald menegaskan bahwa kelemahan kita bukan pada siapa pemenangnya, melainkan pada bagaimana sistem pengadaan kita bekerja.
Sistem INAPROC yang dibangun dengan harapan menjadi jendela transparansi nasional, pada kenyataannya sering kali hanya menampilkan siapa yang menang dan berapa nilainya, tanpa menjelaskan: siapa saja yang ikut bersaing, apa dasar penilaiannya, mengapa peserta lain tidak dipilih, dan apakah ada negosiasi harga yang terbuka.
“Kita seolah-olah sudah transparan karena datanya diunggah secara digital. Padahal yang diunggah hanyalah hasil akhirnya. Cerita di baliknya tetap tersembunyi,” tegas Kasali.
Topenh Digital
Kasus ini mengingatkan kita pada hal yang paling mendasar: teknologi tidak mengubah perilaku dengan sendirinya. Jika budaya kerjanya masih tertutup, maka sistem digital apa pun hanyalah bentuk lain dari penutupan yang tampak rapi di permukaan.
INAPROC dari pusat hingga kabupaten/kota seharusnya menampilkan perjalanan lengkap sebuah proyek: dari rencana awal, undangan, daftar peserta, berita acara penilaian beserta skor masing-masing, alasan penolakan peserta yang tidak lolos, hingga kontrak akhir.
Tanpa itu semua yang terlihat hanyalah nama pemenang yang muncul tiba-tiba — dan wajar jika publik bertanya: “Mengapa dia dan bukan yang lain?”
Kasus Rp14,7 miliar ini bukan sekadar soal satu perusahaan. Ini adalah cermin bagi seluruh sistem tata kelola keuangan negara kita.
Semoga pemeriksaan BPK/BPKP yang sedang berjalan tidak hanya menjawab apakah angka ini benar, tetapi juga membuktikan apakah prosesnya adil — sehingga di masa mendatang, tidak ada lagi nama yang muncul sebagai pemenang tanpa cerita yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.**






