Penulis: Sri Muryanto | Editor: Priyo Suwarno
KREDONEWS.COM, YOGYA— Aksi demo sepekan terakhir ini yerus menggelora di Yogyakarta, elemen kampus UGM dan masyarakat menyatu, dan eskalasinya dianggap anomali.
Untuk meredam massa, Sri Sultan Hamengkubuwono X pun rela duduk bersimpuh di jalanan, berdialog dengan massa, namun semua buntu.
Aksi massa ini kemudian direspon oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco dan Kapolri Suyudi dari Jakarta terbang ke Yogyakarta, dan tiba Rabu dini hari, 11 November 2026.
Kedua tokoh tiba di Yogyakarta sekitar pukul 00.45 WIB, langsung menggelar rapat koordinasi darurat bersama Forkopimda DIY, Rektor UGM, dan perwakilan keraton sebelum turun ke lokasi aksi di sekitar Balairung UGM.
Langkah‑langkah utama yang disepakati dan dilaksanakan, masing masing: Membuka jalur dialog dengan perwakilan demonstran.
Sufmi Dasco bertemu langsung dengan sekitar 12 perwakilan massa di pos pengamanan dekat gerbang UGM.
Kedua pejabat negara itu menerima surat aspirasi utama yang berisi tuntutan transparansi proses hukum sengketa dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran, serta permintaan pembahasan usulan terkait jabatan wapres di DPR.
Dasco menyatakan akan menyerahkan surat tersebut ke pimpinan DPR dan Komisi terkait untuk dipelajari secara serius, namun tidak memberikan janji keputusan segera.
Penataan pengamanan tanpa penyerbukan paksa. Kapolri memimpin pengaturan kepungan dan pembatasan akses menuju kampus UGM, dengan arahan agar petugas membuka pintu keluar bagi peserta yang ingin pulang dengan aman.
Kapolri menegaskan perintah agar aparat menahan diri dari tindakan kekerasan selama proses pembubaran sukarela, sambil tetap mengamankan fasilitas umum dan kampus dari potensi perusakan.
Koordinasi dengan pihak keraton dan pemimpin daerah. Kedua pejabat juga bertemu dengan pihak Keraton Yogyakarta untuk menyelaraskan pesan perdamaian, mengingat pertemuan sebelumnya antara Sultan Hamengkubuwono dengan massa demonstran.
Mereka sepakat agar pihak keraton turut membantu mengajak warga untuk menyampaikan aspirasi melalui jalur hukum dan parlemen yang sah, bukan melalui aksi anarkis.
Pernyataan bersama untuk meredam ketegangan. Dalam pernyataan singkat kepada wartawan sekitar pukul 03.40 WIB:
“Aspirasi masyarakat harus didengar, namun penyampaiannya harus sesuai aturan hukum. Kami akan memastikan usulan‑usulan yang disampaikan diperiksa dan diproses sesuai mekanisme konstitusional. Namun kami juga tidak dapat membiarkan aksi yang mengganggu ketertiban umum dan keamanan bersama.”
Hingga pagi Rabu, sebagian besar massa telah meninggalkan area Balairung UGM secara bertahap setelah dialog tersebut.
Beberapa orang yang sebelumnya diamankan polisi untuk pemeriksaan identitas sudah dilepaskan, kecuali beberapa kasus dugaan perusakan yang masih diproses penyelidikan.**
