Penulis: Yusran Hakim | Editor: Priyo Suwarno
KREDONEWS.COM, JAKARTA — Pembukaan masa persidangan kedua DPR‑RI Tahun Sidang 2026‑2027 pada Selasa, 10 Novembet 2026, membawa perkembangan baru dalam polemik keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Fraksi PKS, wakil: Rofik Hananto, Anggota Komisi II DPR‑RI. Ia mengatakan, “Pasca putusan Mahkamah Agung yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran.”
“Kami menilai perlu pengawasan mendalam di tingkat DPR. Kami masih mengkaji dua jalur konstitusional: apakah melalui Hak Angket untuk mendalami proses verifikasi dokumen dan peran lembaga terkait saat pencalonan, atau melalui Hak Menyatakan Pendapat untuk menyampaikan pandangan dewan terkait pemenuhan syarat jabatan wakil presiden.
“Bagi kami, yang utama adalah transparansi seluruh rangkaian proses administrasi sejak awal, bukan mengulang putusan pengadilan yang sudah ada.”
“Kami sedang berkoordinasi dengan anggota lintas fraksi untuk melihat dukungan terhadap kedua opsi ini.”
Sedangkan fraksi PKB, Muhammad Khozin, Ketua Kelompok Fraksi PKB Komisi II DPR‑RI), “Persoalan ini menjadi ujian bagi Indonesia sebagai negara hukum.*
“Kami telah mengkaji perbedaan fungsi: Hak Angket utamanya untuk menyelidiki pelaksanaan kebijakan pemerintah, sedangkan Hak Menyatakan Pendapat adalah instrumen khusus DPR untuk menyikapi dugaan tidak terpenuhinya syarat jabatan presiden/wakil presiden sesuai Pasal 210 ayat (2) huruf c UU 17/2014.”
“Hari ini di ruang rapat internal DPR, kecenderungan diskusi mengerucut ke arah pengajuan Hak Menyatakan Pendapat, meskipun opsi Hak Angket belum kami tutup sepenuhnya. Kami sedang memfinalisasi kerangka usulan bersama rekan‑rekan fraksi lain sebelum disampaikan ke pimpinan DPR.”
Belum Ada Usulan Tertulis
Hingga siang Selasa (10‑11‑2026), diskusi berlangsung di ruang‑ruang rapat internal DPR; belum ada usulan tertulis resmi yang diserahkan ke Badan Musyawarah DPR.
Beberapa anggota dewan menyebut sudah ada puluhan anggota yang menandatangani dukungan awal, namun masih dalam tahap pengumpulan dukungan dan penyempurnaan materi usulan.
Dalam rapat‑rapat kelompok dan diskusi lintas fraksi, sejumlah anggota dewan mulai condong mengajukan usulan penggunaan Hak Angket untuk mendalami perkara yang telah bergulir sejak tahap pencalonan tahun 2023 itu .
Perdebatan bermula dari sengketa dokumen penyetaraan pendidikan yang dipakai sebagai syarat pencalonan wakil presiden.
Sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) pada Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan bukti kelulusan setingkat SMA dari luar negeri pada berkas yang diajukan, meskipun permohonan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima secara prosedural.
Kemudian Mahkamah Agung (MA) pada akhir Oktober 2026 memutuskan membatalkan surat keterangan penyetaraan yang dipermasalahkan penggugat.
Sejumlah anggota DPR menilai putusan‑putusan tersebut membuka ruang penyelidikan lebih lanjut di tingkat lembaga legislatif.
Anggota DPR lintas fraksi yang mendorong langkah ini menyatakan bahwa Hak Angket dibutuhkan untuk mengumpulkan bukti‑bukti terkait proses verifikasi dokumen sejak sebelum pemilihan, siapa pihak‑pihak yang terlibat, serta apakah ada kelalaian dalam pemeriksaan syarat kelayakan calon wakil presiden.
“Kami ingin memastikan semua rangkaian proses berjalan sesuai peraturan perundang‑undangan, bukan sekadar berhenti pada putusan pengadilan,” ujar salah satu pengusul usulan dari Fraksi PKS.
Hingga siang hari Selasa itu, tercatat hampir 50 anggota DPR dari berbagai fraksi telah menandatangani dukungan terhadap upaya penyelidikan tersebut, meskipun sebagian masih mempertimbangkan apakah instrumen yang tepat adalah Hak Angket atau Hak Menyatakan Pendapat .
Sementara itu, sikap pimpinan DPR masih berhati‑hati. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco menyatakan setiap usulan harus melewati mekanisme ketat sesuai Undang‑Undang MD 3: usulan Hak Angket membutuhkan dukungan minimal 25 anggota dari lebih satu fraksi, lalu dibahas dalam Badan Musyawarah sebelum dibawa ke rapat paripurna untuk pemungutan suara .
“Belum ada keputusan resmi dari pimpinan dewan. Kami akan mengkaji terlebih dahulu dasar‑dasar hukum dan fakta yang ada,” jelas Dasco kepada wartawan di gedung parlemen.
Di sisi lain, pengamat hukum tata negara menilai ada perbedaan pandangan mendasar.
Sebagian berpendapat DPR berwenang melakukan penyelidikan terkait pemenuhan syarat jabatan wakil presiden melalui Hak Angket. Namun kelompok lain mengingat bahwa instrumen ini secara konstitusional utamanya untuk mengkaji pelaksanaan kebijakan pemerintah, bukan untuk mengadili putusan lembaga peradilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.
Hingga penutupan masa sidang hari itu, usulan tersebut baru berada pada tahap dukungan awal dan diskusi internal. Belum ada jadwal pembahasan resmi di Badan Musyawarah DPR.
Para anggota dewan menyatakan akan melengkapi dokumen pendukung sebelum mengajukan usulan secara tertulis kepada pimpinan DPR dalam beberapa hari ke depan.**
