Penulis: Arief H. Soesatyo | Editor: Priyo Suwarno
KREDONEWS.COM, JOMBANG- Aksi unjuk rasa Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Jombang menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Jombang. Dewan pun menerima kehadirasn aktivis GMNI dan mengajak dialog, terjadi dir uang rapat utama DPRD Jombang, Kamis 16 April 2026.
Tema aksi utama unjuk rasa GMNI Jombang pada 16 April 2026 adalah “koreksi rezim” , dengan fokus mendesak DPRD lebih kritis mengawasi program pemerintah pusat agar pro-rakyat. Mereka menyoroti pengawasan ketat terhadap strategi program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dan Sekolah Rakyat.
Tuntutannya mencakup 10 poin jangka pendek, 8 jangka panjang, ditambah 3 isu lokal Jombang, termasuk keterlibatan publik dalam kebijakan dan perlindungan kritik masyarakat.
GMNI menekankan DPRD “tidak ompong” dalam mengawali aspirasi rakyat, responsif terhadap dampak ekonomi global, serta mencegah kriminalisasi aktivisme.
Forum menekankan pentingnya transparansi, perlindungan kritik masyarakat (termasuk dari medsos), dan optimalisasi program untuk kesejahteraan rakyat. Dialog dengan GMNI mengapresiasi tanggapan DPRD terkait pemerataan pendidikan.
Aksi ini merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap dinamika kebijakan pemerintah yang dinilai perlunya pengawasan ketat dari DPRD. Puluhan massa GMNI menyuarakan agar anggota dewan lebih kritis, dengan seruan “Kami ingin anggota dewan Jombang tidak ompong” dalam menyikapi program pemerintah pusat.
Mereka menyoroti isu-isu seperti keterlibatan publik, program MBG (kemungkinan Menuju Bhinneka yang Gotong Royong atau inisiatif serupa), serta dorongan DPRD untuk menggalang aspirasi masyarakat secara responsif terhadap dampak ekonomi dan sosial global. Tuntutan mencakup 10 poin jangka pendek, 8 jangka panjang, ditambah 3 isu lokal khusus Jombang.
Massa diterima untuk audiensi di ruang rapat paripurna DPRD, dihadiri Forkopimda sebagai fasilitator. Dialog berlangsung damai usai unjuk rasa di gedung DPRD.
Aksi ini mirip gelombang protes sebelumnya di Jombang, seperti demo FRMJ pada awal April yang menolak anggaran seragam DPRD Rp500 juta dan penertiban PKL, menunjukkan isu pengawasan anggaran dan kebijakan lokal yang panas.
Sebagai pimpinan DPC, Daffa Raihananta menjadi juru bicara utama, menyuarakan tuntutan agar DPRD lebih responsif dan tidak “ompong” dalam mengawali aspirasi masyarakat.
Dalam aksi GMNI sebelumnya di Jombang, Muhammad Hidayatulloh pernah bertindak sebagai korlap, tapi itu untuk demo yang berbeda (tolak UU TNI). Untuk aksi 16 April, fokus tetap pada Daffa sebagai figur sentral dari GMNI Jombang.
Daffa Raihananta , Ketua DPC GMNI Jombang, menyatakan bahwa aksi unjuk rasa pada 16 April 2026 merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap dinamika kebijakan pemerintah yang perlu membatasi ketat.
“Aksi ini merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap dinamika kebijakan yang dinilai perlu mengancam secara ketat.” Mahasiswa datang membawa kegelisahan atas sejumlah kebijakan yang dinilai perlunya pengawasan DPRD.
Daffa menegaskan: “Jangan kemudian rakyat hanya dijadikan sekadar objek kekuasaan, melainkan subjek utama dalam tata kelola pemerintahan.”
Ia juga pernah menyatakan, “Tujuan kami sedang melaksanakan aksi solidaritas… Kami berharap tidak ada lagi korban dari masyarakat yang ingin menyuarakan pendapatnya.”
Wakil Ketua DPRD Jombang, Octadella Bilytha Permatasari , menjadi tokoh utama yang menyambut dan berdialog dengan aktivisme GMNI Jombang dalam audiensi pasca-aksi unjuk rasa pada 16 April 2026.
Audiensi di ruang rapat paripurna dihadiri sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Jombang, antara lain: Wakil Ketua DPRD Donny Anggun . Wakil Ketua DPRD Octadella Bilytha Permatasari (politisi Gerindra), yang menyampaikan apresiasi atas aspirasi mahasiswa dan menjadikannya bahan evaluasi pengawasan.
