Penulis: Sri Muryanto | Editor: Priyo Suwarno
KREDONEWS.COM, JAKARTA– Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, tidak hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan Kementerian Koperasi pada 11 Maret 2026.
Ini memicu protes anggota DPR yang menilai ketidakhadirannya tidak menghormati forum legislatif, sehingga rapat ditunda.
Rapat membahas evaluasi program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), termasuk isu impor 105.000 pikap dari India oleh Agrinas.
Perwakilan Agrinas, Direktur Pengadaan Elphis Rudy, hadir dan menjelaskan Joao sakit demam tinggi sejak malam sebelumnya.
Anggota DPR seperti Mufti Anam (PDIP) dan Nurdin Halid memprotes keras, meminta penundaan agar Dirut hadir langsung untuk klarifikasi dana dan transparansi.
DPR pertanyakan sumber dana impor pikap India tanpa koordinasi, serta keluhan kepala desa soal pembangunan gerai KDKMP.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono hadir dan sempat paparkan progres, tapi rapat tetap ditunda demi kelengkapan.
Kasus ini soroti akuntabilitas Agrinas dalam program prioritas pemerintah.
Kontroversial
Dana utama untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) berasal dari alokasi Dana Desa tahun anggaran 2026 yang ditetapkan pemerintah melalui PMK Nomor 7 Tahun 2026.
Total pagu Dana Desa Rp60,57 triliun, dengan 58,03% atau Rp34,57 triliun dikhususkan untuk KDMP guna pembangunan gerai, gudang, dan perlengkapan koperasi.
Skema Penyaluran
Dana dialokasikan langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening penampungan khusus, terpisah dari pagu reguler desa, sesuai rekomendasi KPA BUN.
Pemerintah juga siapkan insentif Rp1 triliun untuk desa berprestasi dalam pengelolaan KDMP.
Kontroversi TerkaitAlokasi besar ini menuai protes kepala desa karena mengurangi fleksibilitas Dana Desa reguler, meski Menteri Keuangan Purbaya Yudha Sadewa anggap wajar untuk program prioritas.
Dana utama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) berasal dari alokasi Dana Desa 2026 sebesar Rp34,57 triliun (58% dari total Rp60,57 triliun), bukan talangan dari Bank Himbara.
Talangan atau jaminan pemerintah melalui penempatan dana di Himbara untuk pinjaman ke KDMP mencapai Rp83 triliun (awal 2026), dengan suntikan tambahan Rp16 triliun via PMK No.63/2025, serta alokasi spesifik BNI Rp66 triliun melalui Agrinas.
Mekanisme TalanganHimbara (BNI, BRI, Mandiri, BSI) menyalurkan pinjaman hingga Rp3 miliar per KDMP, dijamin pemerintah via Dana Desa jika gagal bayar, dengan bunga maksimal 6%.
Pencairan bertahap: tahap awal 1.000-1.064 KDMP pada akhir 2025, target 20.000-23.000 koperasi setelah verifikasi.
Peran AgrinasAgrinas sebagai perantara terima pinjaman Himbara (contoh BNI Rp66 T), lalu salurkan ke KDMP untuk gudang/gerai, dengan jaminan cicilan pemerintah Rp40 T/tahun selama 6 tahun.**
