Menu

Mode Gelap

Nasional

Kemenko PMK Siapkan Mekanisme Pengambilan Kebijakan Berbasis Data untuk Kawal Pembangunan SDM

badge-check


					Menko PMK Pratikno menekankan pentingnya kebijakan berbasis data untuk memastikan pembangunan sumber daya manusia (SDM) (Foto: KREDONEWS.com/ Anwar Hudijono) Perbesar

Menko PMK Pratikno menekankan pentingnya kebijakan berbasis data untuk memastikan pembangunan sumber daya manusia (SDM) (Foto: KREDONEWS.com/ Anwar Hudijono)

Penulis: Anwar Hudijono | Editor: Hadi S Purwanto

KREDONEWS.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menekankan pentingnya kebijakan berbasis data untuk memastikan pembangunan sumber daya manusia (SDM) berjalan efektif dan tepat sasaran.

Hal itu disampaikan saat memaparkan rencana kerja Kemenko PMK dalam Rapat Badan Anggaran DPR RI, Jakarta, pada Senin (2/12/2024).

Pratikno menyatakan bahwa pengambilan kebijakan yang didukung data presisi akan membantu menyelesaikan berbagai kompleksitas koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Untuk itu, Kemenko PMK sedang mengembangkan dasbor berbasis geospasial guna mengintegrasikan data dan memantau program-program pembangunan sejak tahap perencanaan.

“Kami sedang menyiapkan dasbor geospasial untuk mengintegrasikan data, memonitor program sejak perencanaan, dan memastikan intervensi yang lebih akurat,” katanya.

Dasbor ini, menurutnya, diharapkan dapat menghindari tumpang tindih program dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan di lapangan.

Pembangunan SDM sebagaimana diketahui telah menjadi pilar utama dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, dengan Kemenko PMK yang memiliki peran strategis mengoordinasikan program quick win Presiden.

Program itu meliputi penuntasan penyakit TBC, renovasi sekolah, pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah, membangun sekolah unggulan terintegrasi, serta digitalisasi pembelajaran.

Pratikno menuturkan, pendekatan berbasis data ini tidak hanya akan memperkuat koordinasi lintas sektor tetapi juga memungkinkan pemerintah merancang intervensi yang tepat sasaran untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan SDM dan kebudayaan.

“Dengan kebijakan berbasis data, program-program prioritas nasional dapat dipastikan berjalan sesuai target dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tambah Pratikno.(*/ANO)

 

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Tolak Kenaikan Pajak di Jombang, Posko FRJ Dapat 1.000 Lebih Tanda Tangan Dukungan dari Warga

31 Agustus 2025 - 19:46 WIB

Dusun Pojok Juara I Festival Karnaval di Desa Plumbon Gambang HUT Proklamasi RI

31 Agustus 2025 - 18:39 WIB

Bali Juga Rusuh, Mobil Polisi Diserang dan Dibakar Massa Tak Dikenal

31 Agustus 2025 - 16:10 WIB

Presiden Prabowo Umumkan Langkah Tegas setelah Demo Ricuh

31 Agustus 2025 - 15:57 WIB

Detik-detik Pos Polisi Waru, 10 Polisi Bertameng tak Mampu Menahan Aksi Massa

31 Agustus 2025 - 14:49 WIB

Didampingi Pangdam Mayjen Rudy Saladin Temui Massa, Khofifah Minta Polisi Bebaskan 41 Orang Pendemo

31 Agustus 2025 - 11:59 WIB

Bella Shofie Ajukan Mundur dari DPRD Buru, Nasdem Belum Tanggapi

31 Agustus 2025 - 11:36 WIB

Pemprov Jatim Keluarkan SE: ASN Masuk Kerja tanpa Seragam dan Tidak Bawa Mobil Dinas

31 Agustus 2025 - 10:50 WIB

Massa Mendobrak dan Menjarah Rumah Nafa Urbach, Sehari setelah Meminta Maaf ke Masyarakat

31 Agustus 2025 - 10:16 WIB

Trending di Headline