Penulis: Yusran Hakim | Editor: priyo Suwarno
KREDONEWS.COM, JAKARTA- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin bersama empat anggota KPU lainnya yaitu Idham Holik, Persada Harahap, August Mellaz, dan Yulianto Sudrajat. Sanksi ini juga dijatuhkan kepada Sekretaris Jenderal KPU RI Bernard Dermawan Sutrisno.
Penjelasan soal sanksi keras kepada Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin dan empat anggota lainnya diberikan oleh Ketua Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito.
Ia membacakan putusan sanksi dalam sidang pembacaan putusan perkara nomor 178-PKE-DKPP/VII/2025 pada tanggal 21 Oktober 2025 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta.
Heddy Lugito menyatakan bahwa sanksi peringatan keras dijatuhkan karena pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu terkait penggunaan jet pribadi dalam perjalanan dinas KPU selama Pemilu 2024.
Sanksi tersebut diberikan terkait pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang terjadi karena penggunaan jet pribadi dalam 59 perjalanan dinas selama Pemilu 2024, dengan total pengeluaran sekitar Rp 90 miliar.
Penggunaan jet ini terbukti tidak sesuai dengan pedoman, karena tidak ada satu pun rute yang dimanfaatkan untuk distribusi logistik ke daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Putusan ini dibacakan oleh Ketua Majelis DKPP Heddy Lugito pada sidang pembacaan putusan perkara nomor 178-PKE-DKPP/VII/2025 pada tanggal 21 Oktober 2025.
Sanksi peringatan keras ini berlaku sejak putusan dibacakan dan menjadi peringatan teguran serius kepada Afifuddin dan anggota KPU terkait lainnya agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
Merespon sanksi itu, Afifuddin menyatakan menghormati putusan DKPP dan mengakui keputusan tersebut sebagai pelajaran agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
Ia menyampaikan ini dalam bentuk pesan singkat, menegaskan komitmennya untuk mematuhi sanksi dan memperbaiki tata kelola internal KPU ke depan.
Ia menyampaikan respionnya itu sehari setelah putusan sanksi dibacakan pada Selasa, 21 Oktober 2025. Dalam respons singkatnya melalui pesan singkat, Afifuddin menyatakan menghormati keputusan DKPP dan menganggap sanksi tersebut sebagai pelajaran agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. **
