Penulis: Gandung Kardiyono | Editor: Priyo Suwarno
KREDONEWS.COM, MOJOKERTO – Pemerintah Kota Mojokerto di Jawa Timur sangat berkomitmen menciptakan cara pengelolaan pemerintahan yang bersih, jujur, dan dihormati untuk menghindari korupsi.
Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, mengatakan pada hari Rabu (22/10/2025) di Kota Mojokerto bahwa salah satu cara yang mereka lakukan adalah mengadakan sosialisasi tentang antikorupsi untuk semua anggota legislatif dan eksekutif di dalam Pemerintah Kota Mojokerto.
Dalam pernyataannya, Ika Puspitasari menjelaskan bahwa sosialisasi ini adalah langkah penting untuk membantu mencegah korupsi di daerah.
“Korupsi masih menjadi masalah besar di Indonesia. Ini adalah tindakan jahat yang merusak masyarakat, mengganggu pembangunan negara, dan merugikan orang banyak,” katanya.
Ia juga menyatakan bahwa Kota Mojokerto terus berusaha menguatkan sistem pengelolaan pemerintahan agar tetap bersih, jujur, dan fokus pada pelayanan publik yang baik.
“Data menunjukkan bahwa Indeks Reformasi Birokrasi Kota Mojokerto pada tahun 2024 mencapai 86,95.
Ini menunjukkan bahwa upaya memperbaiki birokrasi di Kota Mojokerto semakin baik, terbuka, dan berintegritas,” lanjutnya.
Ditambahkan juga Kota Mojokerto berhasil mendapatkan nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK tahun 2024 sebesar 98,41 terbaik di Jawa Timur dan salah satu yang teratas di tingkat nasional.
“Prestasi ini membuktikan bahwa kita berkomitmen untuk terus meningkatkan Sistem Pengendalian Internal (SPI) di Kota Mojokerto,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran DPRD untuk membantu menciptakan pemerintahan yang bersih dan jujur melalui pengawasan, pembuatan undang-undang, dan penganggaran yang jelas serta mengutamakan kepentingan masyarakat.
“Pemerintahan yang bersih dan jujur bisa tercapai jika perencanaan dan penganggaran APBD dilakukan dengan baik dan transparan,
memastikan bahwa bantuan, hibah, dan pokok pikiran sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak disalahgunakan, serta memperkuat fungsi pengawasan DPRD dan APIP,” ujarnya.
Ia mengajak semua anggota legislatif dan eksekutif untuk menjadikan sosialisasi ini sebagai kesempatan untuk memperkuat integritas dan akuntabilitas. **
