Penulis: Jayadi | Editor: Aditya Prayoga
KREDONEWS.COM, JAKARTA– Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Pidato Kenegaraan perdananya di Sidang Bersama DPR/MPR, Jumat (15/8/2025). Dalam pidato yang berlangsung di Gedung DPR/MPR tersebut, Prabowo menyoroti sejumlah isu strategis, mulai dari pangan, pendidikan, kesehatan, pengangguran, kemiskinan, korupsi, hingga pertahanan dan diplomasi internasional.
Berikut poin-poin penting dari pidato kenegaraan Presiden Prabowo:
1. Ketahanan Pangan
Isu pangan menjadi sorotan utama. Kata “pangan” disebut berulang kali sebagai dasar kemandirian bangsa. Prabowo menegaskan tujuan kemerdekaan adalah terbebas dari kemiskinan, kelaparan, dan penderitaan. Ia menekankan Indonesia harus mampu memenuhi kebutuhan pangan sendiri tanpa bergantung pada impor.
Pemerintah berkomitmen membuka jutaan hektare sawah baru di Kalimantan, Sumatera, Papua, dan daerah lain. Program intensifikasi, distribusi pupuk, hingga peningkatan harga gabah juga ditekankan. Hasilnya, stok beras Indonesia mencapai lebih dari 4 juta ton, tertinggi dalam sejarah, serta untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun Indonesia kembali mengekspor beras dan jagung.
2. Makanan Bergizi Gratis (MBG)
Program prioritas ini ditujukan untuk memperbaiki gizi anak-anak dan ibu hamil. Hingga kini, sekitar 20 juta anak sekolah, anak belum sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui menerima makanan bergizi gratis setiap hari.
3. Pendidikan dan Kesehatan
Untuk memutus rantai kemiskinan, Prabowo meluncurkan Sekolah Rakyat khusus bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Tahun ini sudah ada 100 sekolah, tahun depan ditargetkan bertambah hingga 200 sekolah. Pemerintah juga akan membangun Sekolah Unggulan Garuda, memperluas SMA Taruna Nusantara, serta menambah fakultas kedokteran di berbagai wilayah.
Selain itu, 13 ribu sekolah dan 1.400 madrasah akan direnovasi. Sebanyak 288 ribu smart TV akan didistribusikan ke sekolah pelosok agar murid dapat belajar dari guru terbaik secara virtual.
Di bidang kesehatan, program cek kesehatan gratis telah dimanfaatkan lebih dari 18 juta warga. Pemerintah juga meningkatkan kelas 66 rumah sakit di berbagai kabupaten dan mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus Sanur sebagai pusat medis internasional agar rakyat tidak perlu berobat ke luar negeri.
4. Tambang Ilegal
Berbeda dari presiden sebelumnya, Prabowo menyinggung secara khusus masalah tambang ilegal. Ia menerima laporan adanya 1.063 tambang ilegal di Indonesia dan menegaskan akan menindak tegas pelanggaran tersebut.
5. Pengangguran dan Kemiskinan
Tingkat pengangguran nasional turun ke titik terendah sejak krisis 1998. Prabowo menegaskan penciptaan lapangan kerja akan terus diperluas agar rakyat bisa hidup lebih sejahtera.
Pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem menjadi 0% secepat mungkin melalui Sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), agar bantuan benar-benar tepat sasaran.
6. Pemberantasan Korupsi
Prabowo mengakui korupsi masih menjadi masalah serius di birokrasi dan BUMN. Namun pemerintah berhasil menyelamatkan sekitar Rp300 triliun APBN yang rawan diselewengkan. Anggaran perjalanan dinas, ATK, dan belanja lain yang kerap menjadi celah korupsi dialihkan untuk program produktif.
7. Pertahanan dan Keamanan
Prabowo menegaskan pentingnya pertahanan yang kuat. Tahun ini, pemerintah membentuk enam komando militer baru, termasuk pasukan khusus, brigade pembangunan, hingga batalion teritorial. Tujuannya, menjaga kedaulatan nasional sekaligus memastikan keamanan rakyat di seluruh wilayah Indonesia.
8. Hubungan Internasional
Di bidang diplomasi, Indonesia resmi
bergabung dengan BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan). Indonesia juga berhasil menyelesaikan perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa (Indonesia-UE CEPA) yang memungkinkan akses pasar Eropa dengan tarif 0%.
Selain itu, tarif perdagangan dengan Amerika Serikat berhasil dinegosiasikan sehingga lebih ringan dibandingkan dengan banyak negara lain. Prabowo menekankan politik luar negeri Indonesia tetap berada di jalur nonblok: “Seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak.”
Tanpa Konflig Agraria
Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan perdananya di Sidang Bersama DPR/MPR, Jumat (15/8/2025), menyinggung banyak hal, namun Redaksi mencatat tidak menyinggung konflik agraria yang saat ini menjadi salah satu masalah serius yang berulang di berbagai daerah.
Sengketa tanah antara masyarakat dengan perusahaan tambang, perkebunan, maupun proyek infrastruktur masih sering memicu ketegangan, bahkan kekerasan. Data dari organisasi masyarakat sipil menunjukkan ratusan kasus agraria baru muncul setiap tahun, dengan ribuan warga terdampak.
Dalam pidatonya, Prabowo menyinggung ada jutaan hektar lahan sawit yang dilaporkan ilegal atau melanggar aturan. Meski begitu, pemerintah kini sudah kembali menguasai sekitar 3,1 juta hektar lahan ilegal tersebut, namun Prabowo juga
menegaskan pentingnya membuka jutaan hektare sawah baru dan menindak tambang ilegal tanpa kebijakan yang jelas terkait reforma agraria dan perlindungan hak atas tanah masyarakat adat maupun petani kecil, kebijakan tersebut berpotensi melahirkan persoalan baru.
Penyelesaian sengketa tanah, penguatan hak masyarakat adat, serta transparansi dalam pemberian izin usaha seharusnya menjadi bagian penting dari agenda kenegaraan. Tanpa itu, janji kedaulatan pangan dan kesejahteraan rakyat bisa terhambat oleh masalah yang sama: ketidakadilan dalam penguasaan tanah.****
