Penulis: Yoli Andi Purnomo | Editor: Priyo Suwarno
Penangkapan dilakukan setelah ditemukan penyalahgunaan dana hibah sebesar Rp 877 juta dari total anggaran Rp 1,08 miliar yang dicairkan pada 2022. Kerugian Negara mencapai Rp 583 juta.
Modus korupsi yang dilakukan meliputi pemalsuan surat pertanggungjawaban (SPJ), rekayasa laporan pertanggungjawaban (LPJ), mark-up harga dan jumlah pembelian bahan bangunan, serta penggunaan nama orang tua siswa sebagai pekerja fiktif.
Kerugian negara yang diakibatkan mencapai sekitar Rp 583 juta berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). AW langsung ditahan untuk pemeriksaan lebih lanjut dan penyelidikan masih dilakukan untuk memastikan apakah ada tersangka lain yang terlibat.
Kejaksaan juga melakukan penggeledahan di rumah tersangka dan kantor terkait untuk mengumpulkan bukti-bukti.
Selain itu, Kejari Probolinggo juga mengeksekusi buronan terpidana korupsi dan melakukan penggeledahan di Dinas Pertanian terkait dugaan korupsi vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada 2023-2024.
Penggeledahan ini bertujuan mencari bukti dugaan korupsi dalam pengadaan vaksin PMK yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo.
Kasus korupsi lain yang sempat mencuat adalah kasus gratifikasi dan pencucian uang yang menjerat pasangan suami istri eks Bupati Probolinggo, dengan tuntutan hukuman penjara dan denda besar, namun ini merupakan kasus berbeda dan sudah diproses di pengadilan.
Secara keseluruhan, Kejaksaan Negeri Probolinggo aktif melakukan penindakan terhadap tindak pidana korupsi yang merugikan negara dan masyarakat di wilayahnya.
Penangkapan terhadap AW, bendahara SMP Islam Ulul Albab di Probolinggo, dilakukan setelah Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka pada Kamis, 8 Mei 2025.
Setelah penetapan tersangka, AW langsung dilakukan penahanan selama 20 hari di Rutan Kelas IIB Kraksaan. Penyidikan kasus ini sendiri dimulai sejak 20 September 2024, namun penahanan baru dilakukan setelah penetapan tersangka pada Mei 2025.
