Penulis: Yusran Hakim | Editor: Priyo Suwarno
KREDONEWS.COM, LAMPUNG– Kejaksaan Tinggi Lampung telah melakukan penggeledahan dan penyegelan rumah mantan Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona yang telah ditahan sejak Oktober 2025, terkait dugaan korupsi proyek sarana air minum (SPAM) tahun anggaran 2022 senilai Rp 8,2 miliar.
Pada 9 September 2025, petugas Kejati Lampung melakukan penggedeahan dan penyita di rumah Dendi Ramadhona, menyita barang-barang milik tersangka di rumahnya:
Kejaksaan Tinggi Lampung menyita berbagai aset mewah milik mantan Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona dan tersangka lain pada 10 Desember 2025 terkait kasus korupsi proyek SPAM.
Total nilai barang bukti yang disita Kejati Lampung dari mantan Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona dan tersangka lain mencapai Rp 45.273.148.653.
-
Kendaraan (8 unit: 4 mobil dan 4 motor, termasuk Harley Davidson): Rp 1 miliar.
-
Uang tunai (rupiah dan asing): Rp 2,273,148,653.
-
Tanah dan bangunan (26 SHM, modus nominee): Rp 41 miliar.
-
Tas branded (40 pcs): Rp 800 juta.
Kronologi
Kasus korupsi proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Pesawaran, Lampung, melibatkan mantan Bupati Dendi Ramadhona dan rekan-rekannya bermula dari pengajuan dana pada 2021.
-
2021: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Pesawaran mengajukan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang air minum senilai Rp 10 miliar ke Kementerian PUPR, yang disetujui Rp 8,2 miliar untuk anggaran 2022.
-
2022: Proyek dialihkan ke Dinas PUPR Pesawaran karena perubahan organisasi; rencana baru disusun menyimpang dari persetujuan Kementerian, menyebabkan hasil lapangan tidak sesuai target dan kerugian negara lebih dari Rp 7-8,2 miliar.
-
September 2025: Kejati Lampung mulai geledah rumah Dendi dan aset terkait untuk pengumpulan bukti.
-
27 Oktober 2025: Penetapan tersangka: Dendi Ramadhona, ZF (Kadis PUPR), SA, S, dan AL (pihak swasta); kelima ditahan 20 hari di Rutan Way Huwi dan Polresta Bandar Lampung.
-
10-11 Desember 2025: Penggeledahan ulang dan penyegelan rumah Dendi di Bandar Lampung, termasuk aset diduga hasil korupsi. **
